Sanggah Klaim KLHK, Walhi Minta Pemerintah Buka Kajian Pemindahan Ibu Kota Baru

TrubusNews
Binsar Marulitua
30 Agu 2019   13:00 WIB

Komentar
Sanggah Klaim KLHK, Walhi Minta Pemerintah Buka Kajian Pemindahan Ibu Kota Baru

Peta lokasi ibu kota baru Indonesia, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim). (Foto : istimewa)

Trubus.id -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyampaikan, belum menerima pembicaran dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pemindahan ibu kota baru. 

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan KLHS ibu kota baru Indonesia, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim) telah melibatkan Walhi. Perihal tersebut diungkapkan Menteri siti  usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).

Baca Lainnya : Ibu Kota Baru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Segera Diselesaikan Dalam 2 Bulan

“Kita tadi malam rapat. Saya minta Dirjen segera bicara dengan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan dengan beberapa tokoh lingkungan, untuk mulai melihat untuk kita menyusun kerangka acuannya,” kata Menteri Siti, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati mengatakan sampai hari ini, Walhi berpandangan bahwa rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur perlu dikritisi secara cermat dan luas oleh masyarakat. 

Karena didasarkan pada argumentasi yang sepanjang pengetahuan publik tidak jelas kajiannya, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekologis yang besar bagi warga dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur.

"WALHI meminta pemerintah membuka kepada publik seluruh kajian yang menurut pemerintah telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga publik bisa memberikan penilaian yang obyektif dan berbasis bukti (evidence-based) atas rencana pemerintah tersebut", tegas Nur Hidayati dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2019). 

Baca Lainnya : Jokowi Tunjuk Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Indonesia

Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara, Kaliantan Timur di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca Lainnya : Rapat Terbatas, Jokowi Sampaikan Tiga Poin Pengendalian Impor Sampah dan Limbah

Menurut Jokowi, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2. Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3. Bedekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 5. Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.

Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov Kaltim,” kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: