27 Lahan Konsesi Disegel Terkait Karhutla, 3 Korporasi Masuk Penyidikan

TrubusNews
Binsar Marulitua
29 Agu 2019   20:45 WIB

Komentar
27 Lahan Konsesi  Disegel Terkait Karhutla, 3 Korporasi Masuk Penyidikan

Ilustrasi Karhutla (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan telah menyegel 27 korporasi pemilik kebun maupun hutan yang terindikasi melakukan pelanggaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 27 perusahaan tersebut tersebar pada lima provinsi. 

"Total lahan dari 27 perusahaan tersebut seluas 4.490 hektare dan berada di lima provinsi berbeda antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah," jelas Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani di Gedung Manggala Wanabakti KLHK, Kamis (29/8/2019).

Menurut data yang KLHK paparkan  27 perusahaan yang lahannya disegel antara lain PT Mas (Jambi), PT RAPP (Riau), PT TKW (Riau), PT GSM (Riau), PT SRL (Riau), PT HBL (Sumatera Selatan), PT DAS (Kalimantan Barat), PT UKIJ (Kalimantan Barat), PT GKM (Kalimantan Barat), dan PT PLD (Kalimantan Barat).

Selanjutnya ada PT MSL (Kalimantan Barat), PT TANS (Kalimantan Barat), PT SPAS (Kalimantan Barat), PT MAS (Kalimantan Barat), PT SP (Kalimantan Barat), PT ABP (Kalimantan Barat), PT HKI (Kalimantan Barat), PT BMH (Kalmantan Barat), PT IGP (Kalimantan Barat), PT IFP (Kalimantan Tengah), dan PT KS (Kalimantan Tengah).

Baca Lainnya : Karhutla di Palembang Tembus 1.822 Hektare, Sumber Air Jadi Kendala Pemadaman

Rasio menjelaskan dari 27 korporasi tersebut, tiga perusahaan asal Kalimantan Barat masuk ke tahap penyidikan. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT SKM di Kecamatan Muara Pawan seluas 800 hektare (ha), PT ABP di Kecamatan Sungai Melayu dan Nanga Tayap seluas 80 ha, dan PT AER di Kecamatan Benua Kayong, Matan Hilir Selatan, dan Sungai Melayu Rayakan seluas kurang lebih 100 ha.

“Lahan yang terbakar ini kebanyakan memang lahan perkebunan dan HTI (hutan tanaman industri), komoditasnya yang mendominasi ya sawit. Tetapi ada juga tambang, migas,  di lokasi mereka” tambahnya. 

Rasio menjelaskan, KLHK  telah memproses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap 24 perusahaan lainnya. Selain itu, 210 surat peringatan kepada perusahaan  telah dilayangkan karena terdapat titik api di lahan konsesi. 

Dalam menangani pelaku karhutla, tambah Rasio, ada beberapa instrumen penegakkan hukum yang dilakukan. Pertama, administrasi berupa peringatan hingga pembekuan dan pencabutan izin operasi perusahaan. Kedua, melalui pengadilan perdata. Ketiga, menjerat dengan pidana.

"Kami gunakan semua instrumen yang ada. Selain menggunakan pasal karhutla, kami gunakan pasal kerusakan lingkungan dan perampasan keuntungan," tutur Roy.

Baca Lainnya : Rapat Terbatas, Jokowi Sampaikan Tiga Poin Pengendalian Impor Sampah dan Limbah

Sementara itu, Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Raffles Panjaitan melaporkaan, saat ini, total luasan karhutla mencapai 135.747 hektare.  Berdasarkan monitoring hotspot satelit Terra Aqua hingga akhir Agustus 2019 jumlah hotspot sebanyak 8.495 titik. 

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 17,6 persen  dibandingkan dengan tahun lalu.

"Tetapi jika dibandingkan luasan tahun lalu sebesar 385.224 hektare, Karhutla tahun ini turun signifikan," tambahnya
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: