Ibu Kota Baru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Segera Diselesaikan Dalam 2 Bulan

TrubusNews
Binsar Marulitua
28 Agu 2019   17:00 WIB

Komentar
Ibu Kota Baru, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Segera Diselesaikan Dalam 2 Bulan

Menteri LHK, Siti Nurbaya memberikan keterangan kepada media massa terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019). (Foto : Seskab)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) langsung menindaklanjutinya dengan melakukan studi untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ibu kota baru Indonesia, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya mengatakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diharapkan bisa selesai dalam waktu dua bulan. 

“Kita tadi malam rapat. Saya minta Dirjen segera bicara dengan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) dan dengan beberapa tokoh lingkungan, untuk mulai melihat untuk kita menyusun kerangka acuannya,” kata Menteri Siti, usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).

Baca Lainnya : Jokowi Tunjuk Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Indonesia

Mengenai nasib Taman Hutan Raya Bukit Soeharto termasuk satwa-satwa dan habibat-habitannya, Menteri LHK mengatakan, pihaknya sudah turun juga ke lapangan, dan diketahui memang ada ekosistem unik di situ habitatnya, yaitu Teluk Balikpapan.

“Sekarang juga masih bagus, mangrove-nya bagus. Tapi saya kira dengan pengelolaan yang baik, itu akan bisa terjaga,” ungkat Siti Nurbaya.

Menurut Menteri Siti,  Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepadanya, bahwa dalam penyiapan pemindahan ibu kota ini, justru pemerintah sekaligus memperbaiki kawasan taman hutan raya dan kawasan-kawasan konservasi untuk diperbaiki.

Juga nanti akan diperbaiki pemerintah adalah sisa-sisa lahan tambang, bekas-bekas lubang-ubang tambang, yang di Kaltim jumlahnya mencapai 1.400 lubang.

“Kenapa? Karena, geo morfologisnya Kaltim itu tanahnya tanah fluvial, fluvial marine, yang menahan air. Jadi kalau ada lubang dan sebagainya, dan sebagainya, sebetulnya airnya bisa dipanen atau airnya di-treatment begitu rupa, bisa menjadi bahan baku, misalnya begitu,” terang Menteri Siti.

Baca Lainnya : Rapat Terbatas, Jokowi Sampaikan Tiga Poin Pengendalian Impor Sampah dan Limbah

Mengenai kekhawatiran terhadap sumber baku air tanah, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, KLHK akan mempelajari morfologisnya, geologisnya, sehingga  kebutuhan-kebutuhan akan air dan sebagainya, itu bisa dikalkulasi.

Terkait dengan penguasaan lahan, Menteri  Siti mengakui jika sebagian lahan yang akan digunakan untuk lokasi untuk pembangunan ibu kota baru merupakan hutan produksi. Namun menurutnya itu bukan masalah.

“Dalam peraturan pemerintah, dikatakan bahwa alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan itu ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan,” terang Menteri Siti.

Baca Lainnya : Kebutuhan Bahan Baku Plastik Indonesia Sebanyak 7,2 Juta Ton per Tahun

Adapun mekanismenya, menurut Menteri Siti, tidak selalu harus melalui tukar menukar kawasan hutan karena negara memiliki kekuatan memaksa secara sah.

“Jadi, bahwa nanti ada kompensasi atau nggak segera nanti kita lihat. Bisa tapi kalau saya sih pasti bukan uang kalau saya tapi nggak tahu kan saya nggak kerja sendiri ntar. Kalau dari sisi perizinan sih harusnya tidak ada masalah,” pungkas Menteri LHK Siti Nurbaya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Kementan Ungkap Alasan Harga Pupuk Bersubsidi Naik

Peristiwa   20 Jan 2021 - 09:13 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Masalah Subsidi Pupuk, Begini Solusi Pakar IPB

Peristiwa   19 Jan 2021 - 08:37 WIB
Bagikan: