Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi

TrubusNews
Binsar Marulitua
27 Agu 2019   15:30 WIB

Komentar
Pemerintah Jamin Pemindahan Ibu Kota Tidak Mengganggu Hutan Konservasi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoto didampingi Menteri ATR/Kepala BPN dan Gubernur Kaltim menjawab wartawan pada konperensi pers pemindahan ibu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019)) (Foto : Sekretariat Kabinet)

Trubus.id -- Pemerintah memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kebupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupatan Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim), tidak akan menganggu hutan konservasi. 

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu hektar dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.

“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca Lainnya : Jokowi Teken Inpres Nomor 5/2019, Pemberian Izin Baru Hutan Primer dan Lahan Gambut Disetop

Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajem Paser Utara  dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.

“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan.  Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Bambang 

Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor mengemukakan, bahwa Pemerintah  provinsi yang dipimpinnya beserta segenap warga Kaltim siap menerima pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

“Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemerintah daerah siap, dan kita akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota, Samarinda dan Balikpapan, kemudian  Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara. Itu kesiapan kita, tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus siap,” tegas Isran.

Gubernur meyakini, dampak positif pemindahan ibu kota itu bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi juga untuk semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur.

Baca Lainnya : Restui Ibu Kota Baru di Kalimantan, Jokowi Godok Skema Pembiayaan dan Payung Hukum

“Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini adalah supplai dari pada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya yang sangat bagus,” ujar Islan.

Menurut Gubernur Kaltim, dampak positif pemindahan ibu kota negara itu akan banyak, bukan hanya persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Timur tapi juga di beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur akan mendapatkan dampaknya karena jarak dari wilayah ini berada pada posisi di tengah-tengah negara.  

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: