BMKG Ungkap 3 Fakta Ibu Kota Baru Aman dari Gempa Megathrust

TrubusNews
Binsar Marulitua
27 Agu 2019   15:00 WIB

Komentar
BMKG Ungkap 3 Fakta Ibu Kota Baru Aman dari Gempa Megathrust

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati saat memberikan keterang pers (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengumumkan rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara, Kaliantan Timur di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan wilayah tersebut aman dari ancaman gempa Megathrust. 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan di Pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi, tetapi secara umum wilayah Pulau Kalimantan masih relatif lebih aman jika dibanding daerah lain di Indonesia, seperti Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Daerah tersebut memiliki ejarah gempa merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat besar.

"Pulau Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan relatif paling rendah," jelas Dwikorita beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya : Jokowi Tunjuk Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Indonesia

Dwikorita memaparkan, kondisi seismisitas Pulau Kalimantan yang relatif rendah ini berdasarkan sejumlah fakta, diantaranya pertama, wilayah Pulau Kalimamtan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih sedikit daripada pulau-pulau lain di Indonesia.

Kedua, wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng (megathrust), sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat zona tumbukan lempeng. 

Ketiga, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier sehingga segmentasinya banyak yang sudah tidak aktif lagi dalam memicu gempa. 

Namun demikian, untuk mengantisipasi terjadinya bencana khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan yang berhadapan dengan sumber gempa, maka menurutnya perlu disusun strategi mitigasi bencana dengan menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat pesisir lebih aman. 

Baca Lainnya : Realisasi Ibu Kota Baru Ditargetkan Rampung 2024

"Tata ruang pemanfaatan daerah pesisir harus berbasis mitigasi bencana, Ini penting guna mengantisipasi bencana tsunami di pantai rawan tsunami dan tangguh menghadapi tsunami," katanya. 

Selain itu, lanjut Dwikorita konsep evakuasi mandiri juga menjadi pilihan tepat dan efektif untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman tsunami. Evakuasi mandiri dengan menjadikan guncangan gempa kuat sebagai peringatan dini tsunami alami dapat menjamin keselamatan masyarakat. 

Dwikorita mengungkapkan, edukasi evakuasi mandiri dan pelatihan evakuasi (drill) akan menjadi materi penting dalam kegiatan sosialisasi  untuk masyarakat dan stakeholder di wilayah pantai rawan tsunami, oleh berbagai Lembaga terkait, seperti BNPB, BPBD, BMKG, dsb. Masyarakat yang ditinggal di zona sesar aktif dan di kawasan pesisir, harus memahami bagaimana cara selamat saat terjadi gempa bumi dan tsunami. 

"Jika tempat tinggal kita di daerah rawan, maka yang penting dan harus disiapkan adalah langkah mitigasinya, kesiapsiagaannya, kapasitas masyarakat dan stakeholder, serta infrastruktur yang kuat untuk menghadapi gempa dan tsunami yang mungkin terjadi," terangnya. 

Sementara itu, Deputi Geofisika BMKG Mohammad Sadly,  mengatakan Pulau Kalimantan relatif lebih aman secara seismik jika dibandingkan dengan pulau-pulau besar di Indonesia. 

Meski demikian, saat ini BMKG bersama Kementerian dan Lembaga terkait sedang menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi dan tsunami yg lebih mumpuni untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan perekonomian di calon wilayah Ibukota tersebut.

"BMKG bersama Kementerian/Lembaga lain berupaya meminimalisir sekecil mungkin risiko kebencanaan di wilayah tersebut dengan menyiapkan skenario mitigasi bencana yang tepat, terpadu, dan berkesinambungan," tutur Sadly. 

Langkah tersebut, sambung Sadly, diwujudkan BMKG dengan terus memperkuat sistem monitoring gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun 2019, BMKG akan memasang sensor gempa sebanyak 194 unit sedangkan pada tahun 2020, BMKG juga akan memasang sensor gempa sebanyak 154 unit untuk merapatkan jaringan monitoring gempa nasional termasuk di wilayah Pulau Kalimantan. 

Baca Lainnya : Ibu Kota Pindah, Jakarta Tetap Jadi Pusat Bisnis & Perdagangan

Tidak hanya itu, di tahun 2020 BMKG juga telah merencanakan pembangunan 300 sarana penyebarluasian informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami Warning Receiver System (WRS)di seluruh wilaya Indonesia, termasuk di wilayah Pulau Kalimantan.

Sadly menjelaskan, sarana penyebarluasan informai gempa bumi dan peringatan dini tsunami ini sangat penting, agar informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam upaya menyelamatkan masyarakat berisiko.

Sadly memaparkan, untuk perencanaan dan pengembangan wilayah yang aman dari gempa bumi serta menjadi acuan dalam membangun bangunan tahan gempa, maka kegiatan mikrozonasi seismik yang dilakukan oleh BMKG sangat penting dilakukan. Kegiatan mikrozonasi ini sangat  penting karena dapat mengidentifikasi zona rentan gempa bumi. Di zona rentan inilah maka dilakukan upaya penguatan struktur bangunan supaya tetap aman meskipun terjadi gempa.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Ini 5 Daerah di Jawa Barat dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Peristiwa   11 Agu 2020 - 09:18 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: