Menko Luhut Sebut 81 Persen Pengelola Industri Sawit Tidak Memenuhi Ketentuan

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
23 Agu 2019   18:30

Komentar
Menko Luhut Sebut 81 Persen Pengelola Industri Sawit Tidak Memenuhi Ketentuan

Kemenko Maritim bersama Menteri ATR Sofyan Djalil hingga Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sat menghadiri rapat terbatas dan tertutup bersama Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).) (Foto : Kemenko Maritim)

Trubus.id -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, permasalahan pemberian konsesi kepada industri pengelolaan lahan sawit yang masuk hutan lindung dan gambut harus dicari solusinya. Pemberian izin yang terjadi dalam kurun waktu 20-25 tahun lalu masih menjadi masalah sampai saat ini.  

Perihal tersebut diungkapkan Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, seusai menghadiri rapat temuan BPK terkait pelanggaran pengelolaan kebun kelapa di kantor BPK, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). 

Dalam rapat tersebut juga dihadiri Menteri ATR Sofyan Djalil hingga Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, para Komisaris Utama dan Direktur Utama Perusahaan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit.

“Ada beberapa hal, seperti  masalah jumlahnya, beberapa lahan sawit yang masuk hutan lindung dan kawasan gambut. Ini kan kesalahan dari masa lalu seperti dari 20-25 tahun yang lampau, akan kita benahi, ini harus dicari solusinya kan, tidak boleh dibiarkan seperti ini,” jelas Menko Luhut. 

Baca Lainnya : Kunjungi Malaysia, Jokowi Akan Bicarakan Diskriminasi Sawit dengan PM Mahathir Mohamad

Menko Luhut menjelaskan, Menurut BPK dan Bank Dunia, ada lima sampai enam kriteria yang belum dipenuhi dalam pengelolaan perkebunan sawit di Indonesia. Catatan itu yang menurut Luhut hendak diperbaiki pemerintah.

Catatan lain juga mengungkapkan sebanyak  81 persen industri pengelola sawit tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.  Baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasmanya dan lainnya. 

“Menurut World Bank, hasil mereka dan BPK sama angkanya, kira-kira 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik mengenai jumlah luasan dan areanya, plasmanya dan lainnya, itu ada 5 atau 6 kriteria. Dan sekarang kita sedang memenuhi kriteria tersebut, dan apa saja ketentuannya, nantinya ada lima orang menteri akan lapor kepada Presiden dan akan diadakan Ratas,” tambahnya. 

Baca Lainnya : Tercemar Limbah Sawit, KLHK Kembali Pantau Sungai Bantahan di Sumut

Luhut mengaku akan segera melaporkan temuan BPK kepada presiden. Luhut juga meminta diadakan rapat terbatas untuk membahas persoalan ini. Mengenai pemberian sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran, lanjut Luhut, pemerintah akan mencari formula.

"Sanksi) Kita lagi itung apakah itu denda atau nanti apa, kita lagi hitung kita kan belum lapor presiden, pasti ada solusinya. (Targetnya) ya kita mau kalau bisa tahun ini," ucap Luhut.

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


jesica oktavia 23 Agu 2019 - 21:21

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: