11.187 Awak Kapal Perikanan Telah Tersertifikasi Kompetensi Sampai Agustus 2019

TrubusNews
Binsar Marulitua
21 Agu 2019   14:05 WIB

Komentar
11.187 Awak Kapal Perikanan Telah Tersertifikasi Kompetensi Sampai Agustus 2019

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, M. Zulficar Mochtar memberikan pemaparan dalam pelatihan sistem dan sertifikasi HAM perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara pada Senin (19/8/2019). (Foto : Dokumentasi KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata, sebanyak 11.187 awak kapal perikanan telah tersertifikasi Ahli Alat Penangkapan Ikan (AAPI) dan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar menjelasakan, sertifikasi AAPI merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh awak kapal/nelayan untuk dapat mengoperasikan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dengan baik dan efektif sesuai kaidah FAO.

Sedangkan SKPI, adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh awak kapal/nelayan untuk dapat melakukan penanganan, pengolahan, penyimpanan dan refrigerasi ikan sesuai dengan kaidah keamanan pangan.

"Data per 16 Agustus 2019 mencatat sebanyak 11.187 awak kapal perikanan telah tersertifikasi yang terdiri dari 3.060 AAPI dan 8.127 SKPI," jelas Zulficar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca Lainnya : Tender Masih Berlangsung, KKP Targetkan 300 Kapal Bantuan untuk Nelayan Tuntas November 2019

Selain sertifikasi kompetensi kapal/nelayan, Perjanjian Kerja Laut (PKL) juga turut menjadi sorotan. Seluruh pelabuhan UPT Pusat akan menerapkan dan mempersyaratkan PKL sebagai persyaratan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). 

Implementasi PKL telah mencapai 22.351 orang di 14 pelabuhan perikanan. PKL dan asuransi bagi awak kapal perikanan merupakan bentuk nyata perlindungan kepada pekerja pada kapal penangkap ikan dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip HAM pada usaha perikanan tangkap. 

Baca Lainnya : Sudah 1.636 Hektare Tambak Terdampak Tumpahan Minyak Pertamina, KKP Sarankan Pembudidaya Panen Total

Harapannya, Lanjut Zulfickar, perusahaan perikanan di Indonesia dapat memahami prinsip HAM perikanan dan mengasuransikan para awak kapal perikanan demi terwujudnya hak dasar awak kapal perikanan dalam mendapatkan perlindungan saat bekerja diatas kapal. 

"Implementasi PKL dapat memastikan terpenuhinya kerja, kondisi kerja, upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan, musibah, kematian, jaminan hukum, serta jaminan keamanan bagi awak kapal perikanan," tambahnya.  

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha perikanan tentang prinsip-prinsip HAM perikanan. Pada tahun 2019 ini, KKP menargetkan penilaian terhadap 90 perusahaan perikanan di 3 lokasi yaitu Ambon, Kendari dan Sibolga. 

 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Kemenkeu Segera Bekukan Aliran Dana Desa Mal-administrasi

Peristiwa   20 Nov 2019 - 08:45 WIB
Bagikan:          

Ini Syarat Pencairan Dana Desa

Peristiwa   20 Nov 2019 - 09:06 WIB
Bagikan: