KKP Targetkan Penilaian HAM Perikanan di 90 Perusahaan pada 2019

TrubusNews
Binsar Marulitua
21 Agu 2019   16:30 WIB

Komentar
KKP Targetkan Penilaian HAM Perikanan di 90 Perusahaan pada  2019

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, M. Zulficar Mochtar memberikan pemaparan dalam pelatihan sistem dan sertifikasi HAM perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara pada Senin (19/8/2019). (Foto : Dokumentasi KKP)

Trubus.id -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengemukakan pemerintah memberikan perhatian khusus dalam meningkatkan pemahaman pelaku usaha perikanan tentang prinsip-prinsip HAM perikanan. Pada tahun 2019 ini, KKP menargetkan penilaian terhadap 90 perusahaan perikanan di 3 lokasi yaitu Ambon, Kendari dan Sibolga.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, M. Zulficar Mochtar dalam pelatihan sistem dan sertifikasi HAM perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara pada Senin (19/8) menyampaikan, selain menrapkan pinsip-prinsip HAM perikanan, KKP telah melaksanakan pelatihan HAM Perikanan kepada 180 orang perwakilan perusahaan perikanan di 5 titik, yaitu Jakarta, Banyuwangi, Bitung, Tegal, dan Makassar. 

"Hingga Agustus, sebanyak 120 orang perwakilan perusahaan telah dilatih agar bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM Perikanan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya di sektor perikanan,” jelasnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/8).

Baca Lainnya : Tender Masih Berlangsung, KKP Targetkan 300 Kapal Bantuan untuk Nelayan Tuntas November 2019

Zulfikar mengemukakan, perusahaan  perikanan tidak hanya bidang penangkapan ikan (baik perusahaan maupun perorangan) namun juga unit pengolahan ikan (UPI).

Mereka yang dilatih merupakan wakil dari perusahaan dalam menyiapkan dokumen dan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi HAM Perikanan, sekaligus sebagai inisiator dan penanggungjawab dalam implementasi HAM di masing-masing perusahaan.

Baca Lainnya : Kelola Perikanan Berkelanjutan, KKP Lakukan Validasi Data Pelabuhan Perikanan

Pada waktu yang sama, Zulficar juga menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan perlindungan tenaga kerja bagi awak kapal perikanan di wilayah operasional PPS Bitung. 

“Tercatat jumlah awak kapal yang telah diasuransikan di PPS Bitung mencapai 9.860 orang. Dengan adanya sosialisasi dan keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan, saya percaya angka ini dapat terus meningkat. Berdasarkan data per 16 Agustus 2019, jumlah awak kapal yg sudah diasuransikan (secara mandiri oleh pemilik kapal selaku pemberi kerja) seluruh Indonesia telah mencapai 72.840 orang di 31 pelabuhan perikanan,” ungkapnya optimis. 

 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Warga Mekarsari Antusias Dalam Memanfaatkan Wastafel Portabel

Peristiwa   01 April 2020 - 21:29 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: