Menteri LHK Sebut Faktor Cuaca Membuat Karhutla Lebih Parah Tahun Ini

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
19 Agu 2019   16:15

Komentar
Menteri LHK Sebut Faktor Cuaca  Membuat  Karhutla Lebih Parah Tahun Ini

Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan, faktor cuaca lebih banyak menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla)  di Indonesia,  yang dinilai  lebih parah dari tahun sebelumnya. 

"Ia faktor cuaca, memang lebih panas kan, dan hari tanpa hujan lebih panjang, " jelas Menteri Siti di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2019).

Menteri Siti melanjutkan, fluktuasi titik panas yang terjadi saat ini, masih bisa dikendalikan. Jika dikomparasi dengan awal Agustus tahun lalu, kondisi saat ini sudah lebih baik. 

"Yang paling berat waktu angkanya masih di atas 1.000-an, itu terjadi tanggal 4,5,6 Agustus, kemarin sih sudah turun jadi 900-an," ucapnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan di Kalbar, tadinya yang paling banyak sampai 500 sekian angkanya hotspotnya, sekarang sudah turun 300-400 titik panas.

Baca Lainnya : Rampas Keuntungan Konsesi Pembakar Lahan, Ini Instrumen Hukum yang Ditempuh KLHK

"Dari situ kita ikutin terus, saya sudah komunikasi terus dengan gubernur," katanya.

Ia menyebutkan untuk mengatasi masalah karhutla yang sampai saat ini masih terjadi, pihak pihak terkait akan menggelar rapat di Kantor Menko Polhukam.

Terkait pengendalian pemadaman dan antisipasi karhutla, standar perintah Presiden Joko Widodo seperti monitoring hotspot. Pengerahan helikopter baik untuk water bombing ataupun untuk patroli sudah dikerahkan dari BNPB sebanyak 35 sampai 45. 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani saat Media Briefing di Jakarta, Jumat (16/08/2019) mengatakan, penyebab karhutla dikarenakan sebagian besar ulah manusia. Meskipun tetap ada peluang akibat cuaca dan kerusakan ekosistem. 

“Alasan kenapa manusia melakukannya juga bermacam-macam. Ada karena tidak tahu atau iseng kemudian terbakar. Kemudian ada juga moral hazard, dilihat bahwa pengawasannya lemah, maka dia melakukan pembakaran. Selanjutnya, yang paling penting yaitu mens rea, yaitu ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dari karhutla ini, khususnya land clearing. Oleh karena itu, kami lakukan penegakan hukum, ” terangnya.

Baca Lainnya : KLHK Segel 18 Lahan Konsesi Milik Perusahaan, Total Karhutla Capai 135.747 Hektare

Rasio Ridho menjelaskan, penerapan multi instrumen ini meliputi aspek pidana, perdata, dan administratif. Pelanggaran secara pidana terancam sanksi berupa penjara, denda, dan perampasan kuntungan. Sedangkan secara perdata, pelaku dapat dikenakan sanksi ganti rugi dan pemulihan areal yang terbakar.

Dari aspek administratif, penegak hukum dapat menerapkan sanksi berupa paksaan pemerintah, pembekuan, atau bahkan pencabutan izin.
 

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Cindy Tanaka 19 Agu 2019 - 19:42

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: