Rampas Keuntungan Konsesi Pembakar Lahan, Ini Instrumen Hukum yang Ditempuh KLHK

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
17 Agu 2019   06:00

Komentar
Rampas Keuntungan Konsesi Pembakar Lahan, Ini Instrumen Hukum yang Ditempuh KLHK

Peta sebaran penyegelan 18 lahan milik perusahaan dan 1 lahan milik perseorangan terkait kebakaran hutan (Karhutla). Dalam kurun waktu 3 Agustus-15 Agustus 2019, jumlah total hutan dan lahan yang terbakar sebesar 2.209 hektare (ha). (Foto : Dokementasi KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menyatakan akan melakukan penerapan multi instrumen meliputi aspek pidana, perdata, dan administratif dalam menangani kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada tahun 2019 ini. Hal tersebut disebabkan kembali maraknya pembakaran hutan dan lahan semenjak mereda tahun 2015 lalu. 

"Sebelumnya tahun 2015 sempat hilang dan mereda. Tetapi kembali mulai marak kembali dimulai tahun 2018," jelas Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani di Gedung Manggal Wanabakti, Jakarta, Jumat (16/08/2019).

Rasio menjelaskan, ada tiga Undang-undang yang nantinya yang akan diterapkan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan baik perusahaan maupun perorangan. 

KLHK sendiri memiliki dua kewenangan Undang-undang di antaranya UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)dan UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sedangkan polisi memiliki ketiga Undang-undang tersebut, termasuk UU No18 tahun 2004 tentang perkebunan. 

"Di samping menggunakan pendekatan pidana penjara dan denda, UU nomor 32 tahun 2009 PPLH berkaitan dengan pasal 108,98, 114, KLHK sedang menyiapkan penyidikan dengan menggunakan pasal 119 yaitu perampasan keuntungan dengan dan tindak pidana," jelas Rasio.

Baca Lainnya : KLHK Segel 18 Lahan Konsesi Milik Perusahaan, Total Karhutla Capai 135.747 Hektare

Rasio menjelaskan bahwa  UU nomor 32 tahun 2009 PPLH pasal 119 belum pernah dilakukan semenjak tahun 2015.  Pasal 119  UU nomor 32 tahun 2009 menjelaskan "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dikarenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiaatan 
c. Perbaikan akibat tindak pidana
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa sengajadan/atau
e. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama (tiga) Tahun. 

Untuk dasar hukum perdata, lanjut Rasio, KLHK akan menjerat menggunakan pasal pasal melalui pengadilan dan di luar pengadilan terkait ganti rugi dan pemulihan. Hal ini juga temasuk mendorong  Pasal 88 ayat UU 32/2019 tentang tanggung jawab mutlak yang isinya, "Setiap orang yang tindakannya usahanya, dan/atau kegiataanya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". 

"Kami juga melakukan dorongan sanksi administrasi, Gubernur Kalimantan Barat setuju pencabutan izin. Pak Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai kewenangan tersebut se-Kalbar belia katakan harus dilakukan tindakan tegas, salah satunya pencabutan izin. Tim kami bersama mereka ke lapangan untuk melakukan upaya pengawasan bersama di Kalbar," terangnya. 

"Kalau tahun 2015 masih menngunakan pendekatan campuran, perdata dan sanksi administrasi sekarang kami juga akan melakukan pidana termasuk perampasan keuntungan," tambahnya. 

Selama periode 3 Agustus – 15 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK telah melakukan penyegelan di 19 Lokasi pada 4 Provinsi, dengan luas total lahan yang terbakar sebesar 2.209 Ha.

Selain itu, 110 surat peringatan telah dikirimkan, dan 26 surat peringatan dalam proses pengiriman kepada pemilik lahan konsesi yang arealnya terindikasi terjadi kebakaran. Kegiatan penyegelan dan pengiriman surat peringatan merupakan bagian dari proses penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL), Raffles B. Panjaitan menyampaikan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian karhutla tersebut merupakan implementasi arahan Presiden RI Joko Widodo saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya : KLHK Segel 10 Lokasi Karhutla MIlik Korporasi di Kalimantan Barat

Terdapat 4 atensi Presiden yang disampaikan kepada peserta rakornas karhutla 2019 di Istana Negara tersebut. Pertama, memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini.

Kedua, penataan ekosistem gambut agar gambut tetap basah dan buat embung tahan kemarau yang tidak mengering saat kemarau. Ketiga, segera mungkin padamkan bila ada api dan lakukan pemadaman sebelum api menjadi besar. Keempat, langkah penegakan hukum yang sudah baik dan terus ditingkatkan serta konsisten.

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Cindy Tanaka 17 Agu 2019 - 17:29

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: