Bongkar Data, KLHK Anggap Greenpeace Tendensius Sebut Peningkatan Deforestasi

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
12 Agu 2019   05:00

Komentar
Bongkar Data, KLHK  Anggap Greenpeace Tendensius Sebut Peningkatan Deforestasi

Petugas berdoa di sela usaha pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Dusun Gunung Loncek, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. (Foto : BNPB)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai, pernyataan Greenpeace yang dikeluarkan melalui keterangan pers terkait deforestasi Indonesia yang memburuk setelah moratorium diberlakukan, tidak benar dan cenderung tendensius. Moratorium pemberian izin baru hutan alam primer dan gambut efektif mengurangi angka deforestasi. 

"Jadi tidak benar yang disampaikan oleh Greenpeace tentang moratorium dan cenderung tendensius," kata Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK, Belinda Arunawati Margono, Minggu (11/8/2019).

Baca Lainnya : 2018, KLHK Catat Penurunan Deforestasi Sebesar 440 Ribu Hektare 

Belinda menjelaskan, luas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) adalah 66 juta ha atau sebesar 35% dari luas daratan Indonesia, dan berada baik di dalam maupun luar kawasan hutan.

"Perlu juga dipahami bahwa di dalam PIPPIB, terdapat areal berkategori kawasan hutan, lahan gambut dan hutan alam primer. Di dalam kategori kawasan hutan dan lahan gambut, terdapat areal yang tidak bertutupan hutan karena memang merupakan ekosistem alami yang dijaga seperti rawa gambut, savana, atau pun semak belukar alami. Total areal bertutupan hutan di dalam PIPPIB adalah 52,3 juta Ha, atau 79% dari luas PIPPIB,”  jelas Belinda.  

Setelah moratorium diberlakukan pada tahun 2011, terang Belinda, memang terjadi lonjakan angka deforestasi di tahun 2014-2015 karena kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun, bencana itu terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, baik non-kawasan maupun kawasan hutan, tanah mineral maupun gambut, serta berhutan maupun tidak.

Baca Lainnya : Bukan Sawit, Berikut Produk Pertanian Penyumbang Terbesar Deforestasi 

Sebelumnya, Greenpeace melalui Kiki Taufik menyatakan bahwa deforestasi lebih buruk setelah moratorium. Pernyataan Greenpeace ini tidak benar karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

Greenpeace menyebut soal tutupan lahan yang hilang disebut lebih besar di periode moratorium, KLHK tidak tahu data yang dipakai Greenpeace untuk dasar statement itu. Begitupun tidak jelas metode yang dipakai dalam melakukan interpretasi citra atau apa yang  mereka lakukan.  

"Harus jelas rule base  untuk interpretasi citra. Disitulah metodis atau tidaknya sebuah analisis spasial. Tidak sembarangan. KLHK  menggunakan data resmi di bawah sistim pemantauan yang sudah dibangun secara gradual untuk memenuhi kaidah akurasi dan konsistensi suatu sistim pemantauan," ujar Belinda. 

Lebih lanjut Belinda mengungkapkan, untuk mengetahui efektivitas moratorium, dengan menggunakan periode yang sama, yaitu 8 tahunan, atau periode 2003-2010 untuk periode sebelum moratorium dan 2011-2018 untuk periode setelah moratorium. 

Baca Lainnya : Tertangkap Tangan Bakar 274 Hektare Lahan, Pria ini Terancam Kurungan dengan Denda Miliaran Rupiah

Maka total deforestasi periode sebelum moratorium adalah 7 juta Ha (atau + 0.88 ribu ha per tahun), dan setelah periode moratorium adalah sebesar +5.6 juta Ha (atau +0.7 ribu ha per tahun). 

"Dengan informasi ini maka total deforestasi Indonesia untuk periode sebelum dan sesudah moratorium mengalami penurunan sekitar 20%. Sedangkan apabila hanya fokus pada areal moratorium saja (di dalam PIPPIB), analisa yang dilakukan dengan menggunakan sistim pemantauan yang sama, memberikan hasil bahwa terjadi penurunan angka deforestasi di dalam moratorium (PIPPIB) sebesar 38%, dari periode 2003-2010 seluas+ 1.9 juta ha (sebelum moratorium)ke periode berikutnya (2011-2018)," tambahnya. 

Baca Lainnya : Jokowi Malu Karhutla Jadi Berita Utama di Malaysia dan Singapura

Sementara itu menganai  Karhutla, Belinda mengungkapkan, pada tahun 2019, KLHK tidak hanya melakukan pemantauan menggunakan sebaran dan akumulasi titik panas api (hot spot) sebagai informasi, namun sudah langsung melakukan penghitungan luas. 

Total areal terbakar sampai dengan bulan Juli 2019 adalah kurang lebih 135 ribu ha. Sebesar 77% dari luas terbakar tersebut terjadi di luar wilayah area moratorium atau peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB). Dan sebagian besar atau 71 ribu dari 135 ribu itu adalah savana.

Dikatakan, kebakaran yang tidak terelakkan terjadi di dalam PIPPIB bisa ditekan hingga mencapai 0,8% khusus untuk areal yang bertutupan hutan alam. Sisanya 99.2% terjadi pada areal yang memang tidak berhutan, yaitu lahan gambut dan kawasan yang merupakan ekosistem alami tidak berhutan.

"Bisa dilihat efektivitas moratorium terhadap Karhutla. Karena luas areal berhutan yang terbakar di dalam PIPPIB sudah semakin berkurang. Bahkan saat ini hingga mencapai 1% dari total areal terbakar," kata Belinda. 

Baca Lainnya : 17 Pembalak Liar Ditangkap di Perbatasan Indonesia dan Malaysia, Cukong Terus Dikejar

Sebelumnya, terutama pada tahun 2014-2015 yang merupakan tahun El Nino kuat, total luas areal terbakar di Indonesia mencapai 2,6 juta ha, dan 69% dari luas itu terjadi di luar area moratorium (PIPPIB). Kebakaran memang juga terjadi di dalam wilayah moratorium, namun hanya 3% yang terjadi pada areal berhutan. 

Sisanya 97% terjadi pada areal yang memang tidak berhutan yaitu  lahan gambut dan kawasan yang 7 ekosistem alami tidak berhutan seperti savana atau semak belukar. 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: