Pemegang Izin Konsesi Disarankan Miliki Kapasitas Mendata Kebakaran Lahan

TrubusNews
Binsar Marulitua
08 Agu 2019   18:30 WIB

Komentar
Pemegang Izin Konsesi Disarankan Miliki Kapasitas  Mendata Kebakaran Lahan

ilustrasi kebakran hutan dan lahan (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru mengungkapkan, pemegang izin konsesi lahan seharusnya memiliki kapasitas untuk mendata kebakaran lahan sebagai upaya pencegahan. Tindakan keras pencabutan izin perlu dilakukan apabila perusahaan lalai dan tidak melakukan penangan spesifik. 

"Perusahaan atau usaha yang bersangkutan perlu digugat dengan keras dan apabila perlu izinnya dicabut," jelas Muhammad Diheim Biru di Jakarta, Kamis (8/8/2019). 

Baca Lainnya : 567 Titik Panas Kepung Indonesia, Kalimantan Mendominasi

Muhammad Diheim Biru menjelaskan, hal yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum. Pelaksanaan moratorium kawasan hutan alam dan gambut tidak ada gunanya, apabila masih terdapat eksploitasi di sekitar izin-izin konsesi lahan yang sudah ada sebelumnya dan yang belum ada yang karena tidak terawasi. 

"Konsesi lahan yang sudah diterbitkan sebelumnya, perlu dikaji ulang sesuai dengan luasan dan batasan aslinya melalui data satelit dan lain-lainnya. Kalau ada perusahaan yang melanggar batasannya, harus segera ditindak," terangnya. 

Ia juga menyarankan pemerintah daerah, yang memiliki konsesi lahan areal hutan, melengkapi aparat penegak hukum selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di daerahnya dengan alat pemantauan lahan hutan secara online melalui satelit seperti Global Forest Watch-Fires dan turunannya, pada handheld gadget seperti Forest Watcher. 

"Pemerintah daerah juga idealnya melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petugas penegak hukum selain KLHK dalam menggunakan alat-alat tersebut sehingga pemantauan lebih intensif lagi,"tambahnya. 

Baca Lainnya : Cegah Pembakaran Hutan, Jokowi Setuju Modernitas Pertanian

Aplikasi Global Forest Watch, lanjut ia, memiliki resolusi tinggi dan memperbaharui perubahan dalam waktu yang cepat. Aplikasi ini juga dapat memfasilitasi pemantauan rantai pasokan dengan mendeteksi deforestasi terkait dengan produksi komoditas, sehingga mempromosikan pertanian komoditas yang lebih berkelanjutan.

Aparat selain Manggala Agni KLHK di daerah seperti Kapolda, BPBD, dan BNPB juga perlu dilengkapi dengan alat serupa agar dapat berkoordinasi lebih cepat dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya karhutla.  

Baca Lainnya : Restui Ibu Kota Baru di Kalimantan, Jokowi Godok Skema Pembiayaan dan Payung Hukum

"Meskipun mungkin sudah diimplementasikan dengan Karhutla Monitoring System, implementasi fungsi aplikasi ini perlu ditingkatkan lagi," jelasnya.

Berdasarkan data SiPongi KMS KLHK, terjadi penurunan total luas kebakaran lahan dari tahun 2015 ke 2016 sebesar 2,1 juta ha. Jumlah ini kembali menurun pada 2017 sebesar 272,879.27 ha. Pada 2018, jumlah ini kemudian meningkat kembali sebesar 345,080.92 ha. Apabila di tahun 2019 pencegahan tidak optimal, maka dapat meningkat lebih tinggi dibanding angka luas lahan yang terbakar di tahun 2018.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: