Pemerintah Terus Dorong Pemda Kebut Realisasi TORA

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
05 Agu 2019   19:00

Komentar
Pemerintah Terus  Dorong Pemda Kebut Realisasi TORA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberika pemaparan kepada peserta rapat (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pemerintah telah menyetujui pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) di 130 kabupaten/kota dengan total luas lahan 330.357 hektare dalam rangka mendukung penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Pola penyelesaiannya meliputi “Perubahan Batas” seluas 204.662 hektare, “Perhutanan Sosial” seluas 125.680 hektare, dan “Resettlement” (pemukiman kembali) seluas 15 hektare.

Beberapa provinsi, seperti Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Utara, sedang mengoptimalkan usulan PPTKH dan dijadwalkan untuk menyelesaikan rekomendasi PPTKH pada September 2019.

Baca Lainnya : Kebakaran Hutan di Palalawan Masih Berkobar, 200 Personel TNI Dikerahkan Lakukan Pemadaman
 
Pemerintah juga mencadangkan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif untuk TORA seluas 938.879 hektare dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 hektare pada 20 provinsi. 

TORA dari HPK tidak produktif dapat digunakan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pengembangan wilayah dan sebagainya, sesuai usulan para Gubernur atau Bupati/Walikota dari HPK tidak produktif.
 
Di samping itu, pemerintah telah mencadangkan TORA dari hasil adendum Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (izin Hutan Tanaman Industri/HTI) seluas 51.029 hektare dari 13 perusahaan. Hal ini merupakan bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

Kemudian, untuk kepentingan masyarakat, pemerintah melakukan penegasan areal pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan umum sebanyak 269 unit atau hampir 264.579 hektare dari kawasan hutan sebagai sumber TORA.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan sertifikasi bagi seluruh lahan rakyat di negeri ini. Hal tersebut menjadi penting mengingat hal ini membantu pengembangan perekonomian rakyat. Untuk itu, para pemimpin daerah diharapkan dapat memanfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya sebagai sumber TORA untuk kesejahteraan penduduknya.

Baca Lainnya : Pemerintah Sediakan Lahan untuk Koperasi Melalui Rerforma Agraria dan Perhutanan Sosial
 
“Masyarakat (pemilik lahan) akan punya kepastian, kemudian ia akan memiliki akses untuk semakin mengembangkan kegiatan usahanya melalui adanya sertifikasi. Masyarakat akan diberikan akses mengelola selama 35 tahun, dan itu dapat diperpanjang, namun tidak dapat diwariskan,” kata Menko Darmin, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Program Reforma Agraria, PPTKH dan HPK Tidak Produktif sebagai Sumber TORA dari Kawasan Hutan, di Jakarta (5/8/2019).

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Cindy Tanaka 06 Agu 2019 - 13:37

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: