20.269 Hektare Lahan Pertanian Tercatat Puso Sampai Juli 2019, NTT Desa Terbanyak Kekeringan

TrubusNews
Binsar Marulitua
31 Juli 2019   18:55 WIB

Komentar
20.269 Hektare Lahan Pertanian Tercatat  Puso Sampai Juli 2019,  NTT Desa Terbanyak  Kekeringan

Pelaksana Harian Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo memberikan keterangan mengenai dampak kekeringan dan penanggulangannya kepada media massa di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (31/7/2019). BNPB melaporkan, sebanyak 20.269 hektare lahan pertanian gagal panel (puso) karena kekeringan sampai Juli 2019 (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, sebanyak 20.269 hektare lahan pertanian gagal panel (puso) karena kekeringan sampai Juli 2019. Angka tersebut diprakirakan masih terus meningkat, karena Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau masih terjadi hingga Oktober 2019. 

"Tahun 2018 ada 11 Provinsi mengalami kekeringan, tahun sekaran 2019 baru tercatat 7 Provinsi. 7 provinsi yang kekeringan tersebut merupakan titik-titik strategis dari penghasil pangan," jelas Pelaksana Harian, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Agus merinci, jumlah total desa dari 7 provinsi yang terdampak kekeringan tersebut sebanyak 2.347 desa. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan desa terbanyak kekeringan yakni sebanyak 848 desa. 

Baca Lainnya : Cegah Kekeringan, PUPR Benahi 10 Pintu Air Bendung Cisadane

Selanjutnya secara berturut, Jawa Timur 569 desa, Jawa Barat 310 desa, Nusa Tenggara Barat 302 desa, Jawa Tengah 207 desa, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 85 desa dan Bali 26 desa. 

"Sementara itu Banten baru mengeluarkan SK Siaga Darurat pada 1 kabupaten," jelasnya. 

Strategi jangka pendek yakni mengimbau dan berkordinasi kepada  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk "dropping" air bersih, menambah jumlah mobil tangki , menambah hidran umum, membuat sumur bor, hujan buatan, kampanye hemat air sampai bantuan dana siap pakai. 

Baca Lainnya : BMKG Belum Bisa Terapkan Modifikasi Cuaca Tanggulangi Kekeringan, Ini Sebabnya

Sementara untuk strategi jangka menengah dan panjang adalah revitalisasi dan reforestasi DAS, revitalisasi danau, membuat embung dan sumur bor permanen, membangun waduk, pengendalian pemanfaatan air tanah, perbaikan saluran irigasi, pipanisas, bioporisasi, pemberian bantuan bibit pohon bernilai ekonomi dan ekologis. 

"Kami juga berkoordinasi dengan BMKG untuk merencanakan operasi rekayasa cuaca di wilayah terdampak kekeringan. Selain itu, BNPB pun telah menyiapkan dua posko untuk operasi rekayasa cuaca yakni di Halim dan Kupang," 

Baca Lainnya : Pemerintah Diminta Waspadai Kenaikan Harga Pangan Akibat Kekeringan

Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Iklim BMKG Supari mengatakan selama Juli 2019 curah hujan umumnya di bawah normal, utamanya terjadi di Indonesia bagian selatan. Seperti Sumatera bagian selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Bali. 

Pada Agustus 2019, curah hujan wilayah tersebut umumnya diprakirakan kembali di bawah normal. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Menkraf Dorong Indonesia Miliki Peta Geospasial Pariwisata

Peristiwa   22 Feb 2020 - 14:25 WIB
Bagikan:          

Italia Umumkan Kasus Kematian Kedua Akibat Covid19

Peristiwa   22 Feb 2020 - 18:36 WIB
Bagikan: