Dampak Tumpahan Minyak, Walhi Desak Pertamina Pulihkan Sumber Mata Pencaharian Nelayan

TrubusNews
Binsar Marulitua
29 Juli 2019   06:30 WIB

Komentar
Dampak Tumpahan Minyak, Walhi Desak Pertamina Pulihkan Sumber Mata Pencaharian Nelayan

ilustrasi tumpahan minyak (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Pertamina Hulu Energi telah gagal untuk menutup semburan minyak dan gas di sumur lepas pantai YYA1 blok migas ONWJ.  Tumpahan minyak semenjak 12 Juli 2019 lalu, menyebar tidak terkendali hingga mencemari pantai di Karawang dan Bekasi. 

Manajer Pengkampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung mengatakan, tumpahan minyak mentah mengotori 6 desa, sejumlah pantai di Karawang, hingga Muara Gembong, Bekasi. Beberapa pantai di Karawang yang ditutup adalah Pantai Tanjung Pakis, Pantai Sedari, Pisangan, Samudera Baru, Pantai Pelangi. 

Baca Lainnya : Kotori 7 Desa, Tumpahan Minyak Mentah Juga Tutup Kawasan Wisata Pantai di Karawang

"Kondisi bibir pantai Karawang sudah menghitam. Dalam jangka panjang kerusakan lingkungan tersebut membutuhkan waktu untuk pulih," jelas Dwi Sawung, Minggu (28/7/2019).

Dwi Sawung menjelaskan semburan minyak dan gas tersebut berpengaruh secara ekologis dan ekonomis. Tidak hanya masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata sekitar pantai, nelayan dan petambak turut terdampak langsung peristiwa tersebut. 

Baca Lainnya : Petani Rumput Laut Adukan Pencemaran Limbah Tambang Nikel 

Banyak ikan dan udang mati akibat tumpahan minyak yang mencemari air laut. Akibatnya, ribuan nelayan terpaksa berhenti paksa mencari ikan dan tentu saja hal ini menyebabkan pendapatan menurun bahkan tidak ada. 

Selain itu, limbah minyak sudah jauh menyebar ke lautan sehingga ikan yang ditangkap oleh nelayan kemungkinan sudah tercemar limbah. Meski sudah susah payah menangkap ikan masyarakat juga menahan diri untuk tidak membeli ikan hasil tangkapan nelayan sekitar tumpahan minyak karena takut sudah tercemari oleh tumpahan minyak yang berbahaya bagi kesehatan.

"Pertamina harus bertanggung jawab atas hilangnya sumber mata pencaharian nelayan dan tentu juga harus bertanggungjawab membersihkan tumpahan minyak dan juga memulihkan lingkungan yang terdampak," jelasnya. 

Baca Lainnya : Indonesia Desak Australia Selesaikan Kasus Tumpahan Minyak di Montara

Dwi Sawung melanjutkan Pertamina harus bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan tumpahan minyak, upaya pemulihan, dan mengganti kerugian masyarakat beserta lingkungan hidup sesuai ketentuan pasal 53 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.  

Selain itu pasal 11 Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut.

Penting dicatat, upaya pemulihan ekosistem merupakan bagian dari pertanggungjawaban mutlak korporasi, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memperhatikan banyaknya statmen yang mengaitkan dengan human error dalam tragedi ini, kami mengingatkan bahwa dalam kasus lingkungan hidup, tuntutan dapat dijatuhkan kepada badan usaha (Pasal 116 UU PPLH 32/2009). 

Baca Lainnya : Sepekan Tragedi Tumpahan Minyak, KLHK Klaim Pencemaran Teluk Balikpapan Berkurang

"Kerugian Lingkungan hidup yang terjadi menjadi tanggungjawab mutlak korporasi, tanpa perlu mempertimbangkan kesengajaan ataupun tidak, bahkan dalam pasal 88 UU PPLH menyebutkan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pada sisi lain perlu diingat, Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab dalam kasus ini, baik dalam konteks pengawasan, pengelolaan, ataupun perlindungan lingkungan hidup," tambahnya lagi.

Secara spesifik, lanjut Dwi Sawung ditegaskan juga dalam Perpres 109/ 2006 TENTANG PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT TUMPAHAN MINYAK DI LAUT (Pasal 11) “Setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi pengusahaan minyak dan gas bumi atau penanggungjawab tertinggi kegiatan pengusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain,yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya:

  1. penanggulangan tumpahan minyak di laut;
  2. penanggulangan dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut;
  3. kerugian masyarakat akibat tumpahan minyak di laut; dan
  4. kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di laut.


 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: