Tepis Persulit Izin, KKP Ungkap Mark Down Ukuran Kapal Perikanan Marak Dilakukan Pengusaha

TrubusNews
Binsar Marulitua
25 Juli 2019   15:30 WIB

Komentar
Tepis Persulit Izin, KKP Ungkap  Mark Down Ukuran Kapal Perikanan Marak Dilakukan Pengusaha

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar saat memberikan keterangan kepada media massa di kantor KKP, Jakarta Rabu (24/7/2019). (Foto : Dokumentasi KKP)

Trubus.id -- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  Zulficar Mochtar mengatakan bahwa, pihaknya  tidak pernah mempersulit proses pemohonan dan perpanjangan surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIPI/SIKPI). Hanya saja, ditemukan cukup banyak modus pelanggaran yang teridentifikasi salah satunya adalah praktek mark down kapal.

"Diperkirakan masih ada kurang lebih 10.000 kasus mark down ukuran kapal perikanan di berbagai lokasi yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha saat ini. Ukuran yang tertera di dokumen kurang dari 30 GT, padahal ukuran aslinya jauh lebih besar. 

“Modus ini biasanya digunakan untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, tidak melaporkan produksi dengan benar dan penyelewangan jumlah pajak. Di sisi lainnya, ini mengancam tata kelola perikanan.” ujar Zulficar, Rabu (24/7).

Baca Lainnya :  2.183 Kapal Perikanan Belum Lakukan Perpanjangan Izin

Oleh karena itu, KKP lebih berhati-hati mereview proses izin tersebut. Cara ini menjadi upaya untuk memperbaiki tata kelola perizinan dari waktu ke waktu. 

“Cukup banyak hal-hal yang kita lakukan di KKP, bekerjasama dengan banyak pihak terkait seperti Dirjen PSDKP dan Satgas 115 untuk membantu membenahi tata kelola perikanan,” ujarnya.
 
Dampak dari upaya itu pun sudah mulai dirasakan oleh KKP. Setelah melakukan pengecekan terhadap LKP secara lebih teliti, terdapat selisih kenaikan produksi yang dilaporkan sekitar 1,2 juta ton ikan. 

“Jadi dulunya mungkin mereka nangkap 300 atau 500 ton, yang dilaporkan 30 ton. Ada juga yang nangkap 1.000 ton, laporannya hanya di bawah 50 atau 100 ton. Nah, ini kita verifikasi semua hingga akhirnya terjadi pengingkatan laporan itu,” ujar Zulficar.

Sebagai gambaran, selama review perizinan KKP sudah menemukan jika selisih laporan produksi sebesar 1,2 juta ton ikan yang bila diasumsikan dengan harga rata-rata ikan sebesar Rp30.000, setara dengan Rp36 triliun yang selama ini tidak dilaporkan (unreported).

Baca Lainnya : KKP Dorong Pelaku Usaha Terapkan HAM Perikanan

"Tentu saja, dampaknya adalah peningkatan potensi pajak yang signifikan bagi negara," tambahnya. 

KKP mengumumkan adanya 2.183 unit izin kapal perikanan lebih dari 30 GT yang telah berakhir masa berlakunya namun belum melakukan perpanjangan izin penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di Indonesia per 22 Juli 2019.

Dari jumlah tersebut, terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir antara 1-6 bulan, 496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan, 383 unit kapal izinnya berakhir 12-24 bulan, dan 894 unit kapal izinnya telah kadaluarasa bahkan lebih dari 2 tahun. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: