Jokowi Kalah di MA Karena Kebakaran Hutan, Begini Desakan Aktivis

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
22 Juli 2019   09:30

Komentar
Jokowi Kalah di MA Karena Kebakaran Hutan,  Begini Desakan Aktivis

ilustrasi. Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan dan lahan (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam perkara kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 2015 lalu. Pemerintah dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, putusan perkara ini juga menghukum pemerintah Indonesia / tergugat untuk memenuhi 10 tuntutan Penggugat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengemukakan dari ke 10 tuntutan yang dikabulkan Majelis Hakim, pada intinya meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden, kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Perintah Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Sejak disahkan tahun 2009 tidak dibuatkan peraturan pelaksananya oleh Pemerintah, sehingga UU tersebut tidak berlaku maksimal dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup.

"Berkaitan dengan Karhutla, ada 7 Peraturan Pemerintah yang harus dibuat pemerintah," jelas Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Minggu (21/7).

Baca Lainnya : Jokowi Kalah di MA Karena Karhutla, Ini Penjelasan Menteri LHK

Yang kedua,  pemerintah Indonesia dalam hal ini tergugat untuk membentuk tim gabungan yang berkewajiban melakukan evaluasi terhadap perizinan penyebab kebakaran, penegakan hukum serta upaya pencegahan kebakaran. Ketiga, tergugat melakukan upaya yang menjamin keselamatan warga dari dampak Karhutla, dengan mendirikan rumah sakit khusus paru dan dampak asap, membebaskan biaya pengobatan korban asap, serta menyediakan tempat dan mekanisme evakuasi bagi korban asap.

"Keterbukaan Informasi, bahwa tergugat wajib mengumumkan kepada publik wilayah yang terbakar dan perusahaan yang terlibat, termasuk dana penanggulangan Karhutla oleh perusahaan yang terlibat,” tambah Nur Hidayati. 

Direktur Eksekutif ICEL Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo, berpendapat bahwa putusan ini seharusnya dapat menjadi bahan pemerintah dan pemerintah provinsi  untuk memperkuat langkah-langkah penanggulangan Karhutla. Dengan adanya putusan ini, pemerintah perlu melihat kembali upaya mana yang harus diperkuat, misalnya segera mempercepat penerbitan regulasi sebagaimana yang ditentukan oleh warga.

Dari semua regulasi yang dituntutkan warga, saat ini sudah ada setidaknya satu yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2017 yang lalu yaitu Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Selebihnya, Peraturan yang dituntut warga, notabene juga merupakan mandat UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk segera diterbitkan. 

"Jadi, tuntutan-tuntutan warga tersebut sesungguhnya tidaklah berlebihan, karena warga menuntut regulasi yang seharusnya dibuat atas perintah UU itu sendiri," jelasnya. 

Sedangkan Dimas Hartono, Direktur Eksekutif WALHI Kalteng menekankan bahwa,  putusan Majelis Hakim pada angka 5). Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI untuk membuat tim gabungan, dimana fungsinya adalah  yang pertama  melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar, berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Kedua, melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran. 

"Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan,"  jelasnya 

Dimas juga menggaris bawahi "angka 9). Amar Putusan : Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT VI untuk : 1). Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya; 2). Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; 3). Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar; 4). Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan". 

Ibu Maryati, warga Palangkaraya yang menjadi salah satu penggugat CLS ini menyampaikan bahwa kebakaran hutan dan asap setiap tahun, telah mencabut hak paling mendasar warga negara, yaitu bernafas, sehingga dengan telah inkracht-nya putusan ini kami mengharapkan pemerintah untuk memastikan bahwa Karhutla dan bencana asap tidak terulang, serta memastikan penanganan kesehatan dan pengobatan korban tidak menjadi beban warga. 

Baca Lainnya : Jokowi Kalah di MA Karena Karhutla, Istana Respon Langkah Lanjutan


Sebelumnya MA menguatkan vonis sebelumnya dan menolak permohonan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017 yang menilai ada perbuatan melawan hukum sehingga terjadi kebakaran hutan.

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkarya memutuskan:

  1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Atas putusan itu, Jokowi dkk tidak terima dan mengajukan banding. Namun Pengadilan Tinggi Palangkaraya menolak gugatan itu dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017.

Putusan dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019 kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nurul Elmiyah dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha. [NN]

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


jesica oktavia 22 Juli 2019 - 16:11

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Mentan Amran: Mau Kaya, Jadi Petani!

Astri Sofyanti   Peristiwa
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: