5 Provinsi Tetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
19 Juli 2019   06:00

Komentar
5 Provinsi Tetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Ilustrasi Kebakaran lahan gambut (Foto : Trubus.id/Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengemukakan, saat ini sudah ada lima provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menetapkan status siaga darurat. Kelima provinsi tersebut yaitu Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng, dan Kalsel. 

"Beberapa kabupetan juga telah menetapkan status siaga darurat seperti Kabupaten Dumai (Riau), Sambas (Kalbar), Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur (Kalteng)," jelas Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Raffles B. Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (19/7).

Rafles mengatakan, penetapan status siaga darurat terutama di provinsi rawan sangat penting untuk pergerakan sumber daya dalam pengendalian karhutla, baik melalui Satgas Gabungan maupun operasi udara.

Seiring dengan prediksi BMKG bahwa curah hujan akan terus menurun mulai Juli hingga Oktober mendatang, dan musim kemarau yang lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan antisipasi Pengendalian Karhutla Semester I tahun 2019 di Provinsi Riau pada Rabu (18/07).

Baca Lainnya : Kenapa Cuaca di Malam Hari Bertambah Dingin Jelang Puncak Kemarau?

Rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi V Kabtibmas dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Riau, Danrem Riau, Kapolda Riau, serta perwakilan provinsi rawan karhutla yang meliputi BPBD, Danrem, dan Kapolda dari 16 provinsi, dan juga dari Kementerian/Lembaga Pusat, antara lain Kemenko PMK, KLHK, Kementan, BMKG, BNPB, LAPAN. 

Upaya pengendalian karhutla telah dilakukan oleh kementerian/lembaga lain yang diawali dengan koordinasi antar instansi dan aksi-aksi di tingkat tapak. Sebagaimana telah dilakukan oleh KLHK melalui patroli terpadu di tingkat desa, pelibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla. 

Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Karhutla mewakili KLHK juga menyampaikan pentingnya upaya pencegahan karhutla di tingkat tapak terutama kegiatan patroli, sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat, penegakan hukum bidang karhutla, serta ditekankan lagi optimalisasi anggaran DBH DR dan dana desa untuk pengendalian karhutla. 

“Sejak bulan Maret, KLHK telah menggerakkan patroli terpadu di provinsi-provinsi rawan. Bulan Juli hingga Oktober nanti intensitas patroli terpadu akan lebih ditingkatkan untuk mengantisipasi puncak musim kemarau,” tambah Raffles.

Baca Lainnya : AWAS Kekeringan, BMKG Prediksi Musim Kemarau Berlangsung Sampai Desember 2019

Brigade Pengendalian Karhutla KLHK, Manggala Agni selalu siaga di lapangan bersama-sama dengan para pihak untuk melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla. Beberapa wilayah saat ini masih terjadi karhutla seperti yang terjadi di Wilayah Riau, Sumsel, dan juga wilayah Kalimantan.

Manggala Agni bersinergi dengan TNI, POLRI, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan juga pihak swasta melakukan pemadaman sampai tuntas. 

Pada semester I tahun 2019, tercatat peningkatan hotspot 85% berdasarkan Satelit Terra Aqua dibandingkan dg semester I tahun 2018, namun luasan karhutla menurun, yang disebabkan antara lain oleh cepatnya pemadaman dini oleh semua stakeholders. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: