Pembangunan PLTSa Mandek, Jokowi Tagih Penyelesaian

TrubusNews
Binsar Marulitua
16 Juli 2019   19:00 WIB

Komentar
Pembangunan PLTSa Mandek, Jokowi Tagih Penyelesaian

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden dan Seskab bersiap memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Pembangunan PLTSa, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (Foto : Biro Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden)

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik keras penanganan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang belum menunjukan kemajuan pada 12 daerah percontohan. Padahal,  hal tersebut selalu menjadi sorotan dalam 6 kali rapat terbatas. 

“Sampai sekarang, sampai hari ini saya belum mendengar ada progres yang sudah nyala dan sudah jadi,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Perkembangan Pembangunan Tenaga Listrik Sampah (PLTSa), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Berdasarkan laporan yang diterima Jokowi, masih ada kendala di kementerian atau lembaga terkait yakni Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral serta PT PLN (Persero).

Jokowi mengatakan tujuan penyelesaian PLTSa bukan pada listrik yang dihasilkan, Tetapi juga pada pengurangan sampah

"Yang mau kita selesaikan urusan sampahnya, listrik itu adalah ikutannya. Menyelesaikan yang di darat aja belum rampung, kita udah harus menyelesaikan lagi yang marine debris yang ini menjadi masalah dunia bukan hanya kita," ujarnya Jokowi 

Jokowi berharap dengan adanya rapat terbatas hari ini, dirinya akan mendapatkan laporan bahwa ada salah satu atau dua yang sudah selesai. Meskipun laporan terkahir yang diterima belum ada.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan persoalan yang ada, yaitu persoalan tipping fee.  Karena setiap daerah tipping fee atau biaya pengelolaan sampah ini berbeda-beda. Jawa Timur misalnya cukup murah, hanya sekitar Rp150.

Padahal, tipping fee di dalam Perpres sudah diatur dan sudah memiliki payung hukum yakni  maksimum sebesar-besarnya adalah Rp500. Tetapi semuanya tidak berani mengambil posisi, mengambil kebijakan karena takut persoalan hukum dan sebagainya.

“Maka Presiden menegaskan bahwa risalah rapat pada hari ini adalah merupakan payung hukum, termasuk payung hukum di dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam penyelesaian sampah,” jelas Seskab 

Seskab Pramono Anung melanjutkan, masalah penanganan PLTSa ini memang berbeda-beda. Ia mengambil contoh DKI Jakarta misalnya tentunya persoalan sampah sangat serius. Karena itu, di DKI sendiri hampir 2.000 yang siap untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah, sedangkan di daerah lain rata-rata itu 1.000 ton sudah cukup, seperti  Solo.

Nah, Bekasi karena penyangga Jakarta dan kemudian juga Tangerang Selatandan Kota Tangerang, maka sampahnya cukup besar. Dan sampah ini menjadi persoalan yang yang cukup serius di beberapa kota besar, maka pembangkit listrik tenaga sampah dalam rangka menyelesaikan persoalan itu.

“Jadi persoalan sampah harus diutamakan bukan persoalan keuntungan yang diperoleh secara pembangkit listriknya,” pungkas Seskab. 

Sebagai informasi, Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan pada 12 April 2018.

Berdasarkan amanat perpres ini, sebanyak 12 daerah dipilih untuk menjadi percontohan PLTSa yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado.

Sampai saat ini baru empat daerah dari 12 daerah yang menyatakan kesiapannya untuk menjalankan PLTSa, yakni Kota Bekasi, Kota Solo, DKI Jakarta, dan Kota Surabaya.

Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Kemaritiman Luhur B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri PUPR Basuki Budimuljono, Menteru LHK Siti Nurbaya, Menristekdikti M. Nasir, Menteri ESDM Archandra Thahar, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut PLN Djoko Abumanan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Walikota Tangeran Arief Wimansyah, Walikota Tangsel Airin Rachmi, dan Walikota Palembang Harnojoyo. 


 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: