Permintaan Hujan Buatan Mengalir Saat Kekeringan Melanda 1.963 Desa

TrubusNews
Binsar Marulitua
16 Juli 2019   06:00 WIB

Komentar
Permintaan Hujan Buatan Mengalir Saat Kekeringan Melanda 1.963 Desa

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019) (Foto : Biro Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden)

Trubus.id -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, wilayah terdampak kekeringan akibat kemarau mencapai 1.963 desa, 556 kecamatan dan 79 kabupaten hingga Senin (15/7/2019). 

“Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB, dan NTT,” kata Kepala BNPB Doni Monardo dalam keterangannya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang Antisipasi Dampak Kekeringan, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Doni menjelaskan, BNPB telah mendapatkan permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan dalam mengatasi dampak kekeringan. Sesuai arahan Presiden, BNPB segera menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan tersebut.

“Oleh karenanya, BNPB tentu tidak bisa sendirian. Perlu kerja sama dengan beberapa lembaga khususnya BMKG, BPPT, dan markas besar TNI,” ujar Doni.

Baca Lainnya : Musim Kemarau 2019, Produksi Garam di Probolinggo Naik 2 Kali Lipat

Dijelaskan Doni, teknologi modifikasi cuaca juga tergantung dari keadaan awan. Apabila awannya masih tersedia maka sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan.

Untuk jangka menengah dan panjang, ia mengaku telah melaporkan Presiden tentang perlunya penyiapan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga tersedianya sumber air.

Dari beberapa pengalaman yang ada, menurut Doni, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. 

“Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak, sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang, sumber air di desa itu masih bisa terjaga. Termasuk juga pohon aren,” ungkapnya.

Baca Lainnya : Kekeringan Ekstrem Meluas di Sejumlah Provinsi, Berikut Sebaran Daerah Terdampak

Mengenai kebakaran hutan dan lahan,  Doni mengemukakan, setiap provinsi mendapatkan alokasi sekitar 1.512 personel gabungan. Nantinya petugas gabunga akan  melakukan sosialisasi tentang pentingnya upaya pencegahan. 

Dari data-data yang berhasil dikumpulkan BNPB, sebagian besar atau 99% kebakaran hutan dan lahan ini karena faktor manusia.

Doni juga menjelaskan, saat ini sudah ada 5 provinsi yang menyatakan status darurat terkait kebakaran hutan dan lahan, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. [NN]

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Kabut Asap Beracun Selimuti Australia Bagian Timur

Peristiwa   10 Des 2019 - 19:26 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: