Viva Yoga: DPR RI Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10 Persen dan Blacklist Importir Nakal

TrubusNews
Astri Sofyanti
15 Juli 2019   20:00 WIB

Komentar
Viva Yoga: DPR RI Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10 Persen dan Blacklist Importir Nakal

Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Viva Yoga Mauladi bersama para petani bawang di Desa Sembalun, Lombok (Foto : Dok. Kementerian Pertanian)

Trubus.id -- Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Viva Yoga Mauladi mengugkapkan bahwa 96 persen bawang putih kita masih impor dengan volume 580 ribu ton atau setara dengan Rp7 triliun. Sementara itu, Indonesia hanya memiliki luas lahan yang melimpah serta pernah tercatat swasembada pangan.

Guna meningkatkan produktivitas, Viva Yoga juga terjun langsung melihat petani bawang di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Viva Yoga mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih tahun 2021.

"Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari china, india dengan nilai impor mencapai 7 triliun rupiah. Padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90 an. Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus," ungkap Viva dalam siaran pers yang diterima Trubus.id di Jakarta, Senin (15/7).

Baca Lainnya : Keuntungan Berlipat Ganda, Menteri Amran Dorong Petani Bawang Gunakan Metode BAMELE

Lebih lanjut dirinya menegaskan dukungan Komisi 4 DPR RI terhadap percepatan percapaian program swasembada agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan serta harga oleh oknum tertentu.

"Kalau perlu, wajib tanam importir yang sekarang hanya 5% dinaikkan jadi 10% dengan syarat benih berkualitas harus tersedia. Jangan para importir wajib tanam dan produksi complain karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi agar swasembada lekas terwujud" tegas Viva.

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, viva setuju harus ada sanksi bagi importir yg wanprestasi. "Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Merespon hal tersebut, Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura telah membuat mapping ketersediaan benih. "Kami punya data panen, kapan, dimana, berapa ton, kapan siap tanam, data penangkarnya. Sembalun sendiri ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih). Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman, mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani,” ucapnya.

Baca Lainnya : Impor Sayuran Meroket pada Mei 2019, Bawang Putih Catat Kontribusi 69.8 Persen

"Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT (Pengawas Benih Tanaman-red) untuk periksa patah dormansinya," tambah Karman, sapaan akrab beliau.

Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih. Seperti diketahui, Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. Potensi lahan mencapai 4 ribu hektar dengan 3 (tiga) kali musim tanam untuk bawang putih.

Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, H. Abadi menyebutkan di sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektar yang masuk kawasan TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani). Namun lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering. "Di Sembalun, puncak tanam bawang putih yaitu bulan Mei-Juli di lahan sawah. Air nya penuh, produksinya maksimal. Produktivitas rata-rata disini mencapai 12 ton per hektar," tambahnya.

Dengan adanya pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektar, diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. "Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain," terang Abadi.

Anggota Komisi 4 dari Fraksi P3, Hassanudin turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Disinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi," rinci Hassanudin.

Baca Lainnya : Kementan Tegaskan Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Tetap Dipertahankan

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa pemerintah wajib melindungi dan memberdayakan petani bawang putih agar makin sejahtera.

Menanggapi keluhan petani penangkar sembalun masalah okupasi benih, Komisi 4 DPR RI meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan BULOG untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Gak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani," ujar Hassanudin.

Kendala lainnya yaitu air, Kementan sudah membangun 13 titik embung di wilayah Sembalun. Sukarman kembali mengingatkan Dinas untuk segera mengajukan bantuan sumur dangkal ke Kementan agar pengairan lebih optimal. "Dinas ajukan saja ke Kementan" tutup Karman. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Kabut Asap Beracun Selimuti Australia Bagian Timur

Peristiwa   10 Des 2019 - 19:26 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: