Peneliti Nilai Intervensi Pemerintah pada Sektor Pangan Belum Efektif Stabilkan Harga

TrubusNews
Binsar Marulitua
12 Juli 2019   17:00 WIB

Komentar
Peneliti Nilai Intervensi Pemerintah pada Sektor Pangan Belum Efektif Stabilkan Harga

Ilustrasi. Petani sedang merontokan gabah secara manual (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)  mengemukkan pemerintah memang sudah menerapkan berbagai kebijakan pada sektor pangan. Tetapi, intervensi ini belum efektif menstabilkan harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen. 

"Terjadi hubungan asimetris karena kenaikan harga di tingkat konsumen tidak akan mempengaruhi harga di tingkat petani (penghasilan tetap dan tidak bertambah). Namun jika harga di tingkat konsumen turun, petani akan langsung merasakan dampak pada berkurangnya penghasilan. Ini berarti baik konsumen maupun petani berada posisi yang tidak menguntungkan," jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania, di Jakarta, Jumat (12/7/2019). 

Galuh  mengatakan, salah satu penyebabnya adalah masih di seputar harga pembelian bahan pangan yang harus sesuai dengan regulasi pemerintah yaitu Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Penetapan HPP ini mengakibatkan terbatasnya ruang swasta untuk terlibat dalam pasar pangan.

Terlebih lagi, faktanya HPP yang harusnya melindungi petani justru seringkali menjadikan petani sebagai pihak yang paling dirugikan. Belum lagi rantai distribusi yang panjang yang mengakibatkan harga di tingkat konsumen menjadi mahal.

Baca Lainnya : Kemarau Panjang Pengaruhi Kenaikan Permintaan Beras, Apa Sebabnya? 

Ia pun menambahkan, selain penerapan HPP, sektor pangan masih juga kerap terkendala masalah cuaca. Ketika musim panen, yang terjadi adalah harga justru jatuh. Namun ketika tidak musim panen, harga naik.

Siklus seperti ini yang harus dihentikan. Untuk itu, sektor pangan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Kerjasama yang strategis dengan pihak swasta dapat terjalin untuk mencapai ketahanan pangan.

“Salah satu yang dapat dimanfaatkan dari kerjasama dengan sektor swasta adalah dalam hal teknologi, khususnya dalam perbaikan dan peningkatan infrastuktur, semisal saja contohnya dalam masalah produksi beras yang kerap terkendala pada infrastruktur paska panen dan juga masalah pergudangan. Akhirnya, dengan melihat fakta yang ada, perbaikan dalam sektor pangan dapat berdampak baik bagi peningkatan konsumsi rumah tangga dan tentunya dapat menekan inflasi,” jelasnya.

Sektor pangan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar inflasi di Indonesia. Berdasarkan data Badan  Pusat Statistik (BPS), sektor pangan pada Juni 2019 mengalami inflasi sebesar 1,63% atau terjadi kenaikan indeks dari 152,04 pada Mei 2019 menjadi 154,52 pada Juni 2019.

Semakin tinggi laju inflasi akan berdampak pula bagi penurunan daya beli masyarakat.

Baca Lainnya : 5 Provinsi Berstatus AWAS Kekeringan, BMKG Minta Sektor Pertanian Waspada

“Mereka yang tergolong ke dalam masyarakat miskin adalah yang paling terdampak dengan tingginya harga pangan. Dengan penghasilan yang mereka miliki, kalau mereka hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, maka mereka akan sulit memenuhi kebutuhan lainnya seperti untuk pendidikan dan juga kesehatan,” tandasnya.

 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

7 Pesan Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju

Peristiwa   23 Okt 2019 - 17:58 WIB
Bagikan: