Pengamat: Selain Plastik, Minuman Berkadar Gula Tinggi juga Harus Dikenai Cukai Tinggi

TrubusNews
Astri Sofyanti
09 Juli 2019   17:00 WIB

Komentar
Pengamat: Selain Plastik, Minuman Berkadar Gula Tinggi juga Harus Dikenai Cukai Tinggi

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pengamat ekonomi sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Berly Martawardaya mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia perlu lebih kreatif menggali dan memperluas sumber-sumber pendapatan guna menekan defisit anggaran. Selain meningkatkan tax ratio, juga menggali sumber sumber cukai yang belum digarap selama ini. Bukan mengutak atik cukai dari sektor industri yang sudah menjalankan kewajibannya secara baik dan memenuhi target.

"Memang pada periode Januari sampai Maret kondisi keuangan negara menipis. Namun mulai akhir Maret serta April dan seterusnya seiring dengan pembayaran pajak tahunan dan mengalirnya pemasukan negara dari sektor lainnya, kondisi keuangan mulai stabil sehingga tidak ada masalah," demikian dikatakan Berly dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (9/7/19).

Baca Lainnya : Sri Mulyani Usulkan Tarif Cukai Plastik Sebesar Rp30.000 per Kg

Dirinya menilai, yang perlu digali salah satunya adalah cukai minuman bersoda maupun minuman yang mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Dirinya mengungkapkan, di luar negeri jenis minuman lainnya yang mengandung kadar gula tinggi yang dapat menimbulkan penyakit dalam jangka panjang sehingga membutuhkan biaya perawatan kesehatan pada masyarakat yang mengonsumsinya dikenakan cukai yang cukup tinggi.

“Jadi sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan cukai bagi produksi minuman-minuman yang mengandung zat zat yang membahayakan kesehatan tubuh,” tambahnya.

Baca Lainnya : Dinilai Memberatkan, Pelaku Industri Tolak Rencana Penerapan Tarif Cukai Plastik

Diakui Berly, pemerintah juga perlu menerapkan cukai bagi plastik dan industri plastik. Menurutnya hal ini lantaran sampah plastik tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya yang bisa melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain dapat menimbulkan penyakit.

“Penerapan biaya atas penggunaan plastik bukan hanya dilakukan oleh pengusaha atau pengelola super market dan sejenisnya kepada masyarakat sebagai konsumen, tapi harus dilakukan langsung oleh pemerintah ke industri. Sebab, selain memberikan pemasukan yang besar bagi negara, juga akan membuat masyarakat meminimalisir penggunaan plastik,” tandasnya. [RN]

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Ini 5 Daerah di Jawa Barat dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Peristiwa   11 Agu 2020 - 09:18 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: