Indonesia dan FAO Susun Regulasi Pengelolaan Alat Tangkap 'Hantu'

TrubusNews
Binsar Marulitua
08 Juli 2019   17:00 WIB

Komentar
Indonesia dan FAO Susun Regulasi Pengelolaan Alat Tangkap 'Hantu'

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Basilio Dias Araujo membuka Workshop on the Best Practices to Prevent and Reduce Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG) di Kuta, Bali dari tanggal 8-11 Juli 2019.  (Foto : Dokumentasi Kemenko Maritim)

Trubus.id -- Kemenko Bidang Kemaritiman bekerja sama dengan FAO, Global Ghost Gear Initiative (GGGI), European Union, Ocean Concervancy, dan World Animal Protection menyelenggarakan Workshop on the Best Practices to Prevent and Reduce Abandoned, Lost or Otherwise Discarded Fishing Gear (ALDFG) di Kuta, Bali dari tanggal 8-11 Juli 2019. 

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Basilio Dias Araujo  mengatakan, pemerintah bersedia menjadi tuan rumah sesuai dan berkomitmen mengurangi sampah plastik laut hingga 70 persen pada tahun 2025 dan ALDFG adalah salah satunya.  

"Lebih detil, ALDFG disebut juga sebagai  ‘host gear’ atau jaring hantu adalah alat penangkap ikan yang telah ditinggalkan nelayan atau hilang di tengah laut. ALDFG yang bahan utamanya berasal dari plastik merupakan komponen sampah laut yang jumlahnya cukup signifikan," jelas Basilio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (8/7).

Baca Lainnya : Susi Pudjiastuti: Pembangunan Kemaritiman Sudah ke Arah yang Benar

Alat ini memberikan dampak yang sangat luas kepada ekosistem laut, sumber daya perikanan, dan masyarakat pesisir karena dapat menjerat spesies target maupun non-target ‘ghost-fishing’ dan membunuh hewan-hewan laut, termasuk ke dalamnya adalah spesies yang dilindungi, dan spesies ikan yang bernilai komersial tinggi. 

ALDFG yang jatuh hingga ke dasar laut juga dapat membahayakan terumbu karang dan merusak kawasan dasar laut, sementara ALDFG yang mengambang di permukaan laut juga dapat membahayakan manusia ataupun kapal-kapal yang berlayar. ALDFG yang terbawa arus juga dapat mengotori kawasan pesisir dengan material sampah plastik. 

Terkait hal ini, tambah Asdep Basilio hasil workshop diharapkan dapat mendukung implementasi rencana aksi mengenai penanganan sampah laut di tingkat nasional maupun regional. 

Baca Lainnya : Indonesia dan Senegal Jalin Kerjasama Bidang Kemaritiman

"Penanganan sampah laut yang berasal dari ALDFG perlu dilakukan secara sistematis, terukur dan terintegrasi," jelasnya. 

Secara teknis, pemerintah RI yang berasal dari KKP, Kemlu dan KLHK, perwakilan FAO dan LSM akan menyusun draft petunjuk penanganan ALDFG berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan oleh berbagai negara. Hasil tersebut menurut Asdep Basilio akan dijadikan bahan masukan ke FAO atau sumber rujukan bagi negara peserta workshop

Pada kesempatan yang sama Kasubdit Restorasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sapta Putra Ginting menjelaskan bahwa pemerintah melalui KKP sebelumnya telah membuat proyek percontohan bekerja sama dengan Global Gear Inisiative untuk menangani ALDFG. 

"Sejak tahun 2017, kita sudah membuat proyek bersama dengan NGO Global Gear di Sadang Jawa Tengah untuk meneliti pemanfaatan ALDFG melalui skema circular economy," bebernya. 

Baca Lainnya : Komitmen Indonesia Mengembalikan Kejayaan Maritim Dunia

Menurut Sapta, hasil dari studi tim yang dipimpin oleh Fayakun Satria ini akan dipaparkan ke dalam workshop dan dijadikan draft bagi FAO.

"Lalu acuan FAO ini secara sukarela dapat diadopsi sesuai kondisi perikanan Indonesia untuk dijadikan bahan petunjuk teknis atau bahan peraturan menteri karena regulasi formal yang mengatur mengenai pengelolaan alat tangkap yang masuk ke dalam klasifikasi ALDFG selama ini belum ada," pungkasnya. 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

7 Pesan Jokowi kepada Kabinet Indonesia Maju

Peristiwa   23 Okt 2019 - 17:58 WIB
Bagikan: