Realisasikan Pembangunan Berkelanjutan, 70 Persen Kawasan Hutan di Papua Barat untuk Konservasi

TrubusNews
Thomas Aquinus
01 Juli 2019   17:00 WIB

Komentar
Realisasikan Pembangunan Berkelanjutan, 70 Persen Kawasan Hutan di Papua Barat untuk Konservasi

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun menilai, luas hutan di Papua Barat masih cukup untuk dialokasikan 70 persen diantaranya untuk kawasan konservasi. Ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan pembangunan berkelanjutan.

"Sekarang ini kami bersama para mitra sedang bekerja keras mengupayakan itu pada dokumen RTRW (rencana tata ruang dan wilayah). Revisi RTRW masih berlangsung untuk memastikan agar terakomodir," ujarnya di Manokwari, Senin (1/7).

Dijelaskannya, menaikkan luas kawasan hutan konservasi menjadi 70 persen tidak bisa sekedar karena memerlukan kriteria dan indikator sebagai bahan pertimbangan.

Baca Lainnya : Kebakaran Hutan di Spanyol Disinyalir Akibat Gelombang Panas Esktrem

Menurutnya, perlu adanya penjelasan ilmiah untuk mewujudkan salah satu hasil kesepakatan konferensi internasional di Manokwari pada Oktober 2018 tersebut.

"Nantinya justifikasi ilmiah, kriteria dan indikator yang kita gunakan untuk meningkatkan luasan kawasan konservasi ini akan kita publikasi pada jurnal-jurnal bergengsi pada level internasional. Kalau ada daerah lain atau negara lain yang ingin mengadopsi dipersilahkan," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini Papua Barat hendak menerapkan konservasi modern. Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Baca Lainnya : Pengelolaan Hutan Sosial di Sumsel Baru Terealisasi 35 Persen

"Bukan untuk melarang sama sekali, konsep konservasi modern ini adalah sama dengan yang sudah dilakukan masyarakat adat kita sejak zaman dahulu. Ada daerah yang perlu dipertahankan ada pula yang bisa digunakan," tambahnya.

Intinya, lanjut Charlie, pemerintah ingin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan, dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengabaikan prinsip kelestarian atau keberlanjutan alam.

"Melalui Perda pembangunan berkelanjutan, intinya kita ingin masyarakat itu igya ser hanjob (berdiri menjaga batas, bahasa Arfak). Sehingga orang lain tidak masuk sembarang di hutan kita," ujarnya dilansir Antaranews. [NN]

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: