RUU Perkoperasian Harus Mengakomodasi Program Reformasi Total Koperasi

TrubusNews
Thomas Aquinus | Followers 2
01 Juli 2019   11:00

Komentar
RUU Perkoperasian Harus Mengakomodasi Program Reformasi Total Koperasi

Ilustrasi (Foto : Trubus.id)

Trubus.id -- Draft RUU Perkoperasian saat ini dinilai belum seluruhnya mampu mengakomodasi substansi upaya reformasi total koperasi sebagai organisasi yang mengatur diri sendiri dan organisasi basis orang sebagai kunci keberhasilan koperasi.

Hal tersebut dikemukakan langsung oleh Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Purwokerto, Minggu (30/6) yang mengatakan setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya pembahasan RUU mengakomodasi substansi mendasar mengenai koperasi sebagai organisasi mengatur diri sendiri (self-regulate organization) dan juga organisasi basis orang (people-based organization), sebab dua hal ini menjadi kunci keberhasilan koperasi.

“Sebagai organisasi ‘self regulate’ itu fungsi regulasi harusnya fokus untuk memberikan rekognisi atau pengakuan terhadap praktik terbaik koperasi di lapangan. Bukan mengintervensi terlalu mendalam dan bahkan sampai dengan mengatur soal periodesasi kepengurusan secara detil dari Dewan Koperasi Indonesia,” ujarnya.

Baca Lainnya : Rebranding Koperasi Harus Meliputi Perbaikan Manajemen dan Tata Kelola

Keberhasilan koperasi di seluruh belahan dunia itu kata Suroto karena diberikan hak otonom bagi koperasi untuk lebih banyak mengatur dirinya sendiri selain merekognisi praktik terbaik di lapangan, bukan mengatur atur sampai ke soal manajemen internal koperasi.

Menurut dia, koperasi merupakan organisasi bisnis berwatak sosial yang harusnya tumbuh dan dibentuk secara organik atas dasar kebutuhan masyarakat sendiri.

“Intervensi yang berlebihan yang dilegitimasi dengan UU selama ini telah membuat perkembangan koperasi kita jauh tertinggal dengan negara lain,” katanya.

Baca Lainnya : Inovasi Perguruan Tinggi Berperan Penting Hidupkan Ekosistem Koperasi

Suroto menilai, semestinya semangat reformasi total koperasi didukung parlemen dari sisi perancangan regulasi seperti soal pengaturan syarat jumlah pendiri koperasi dan syarat administrasi yang terlalu banyak.

“Harusnya kita mencontoh negara lain yang koperasinya maju yang hanya menyaratkan 3 orang saja cukup untuk mendirikan koperasi,” ujarnya dilansir Antaranews. [NN]

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


jesica oktavia 01 Juli 2019 - 21:53

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: