Pemkot Palu Pastikan Hak Kepemilikan Tanah Bekas Likuifaksi Tak di Cabut

TrubusNews
Astri Sofyanti
28 Juni 2019   12:30 WIB

Komentar
Pemkot Palu Pastikan Hak Kepemilikan Tanah Bekas Likuifaksi Tak di Cabut

Puing-puing bangunan di Kelurahan Balaroa, Sulawesi Tengah usai terjadi likuifaksi, (28/9/18) (Foto : Trubusid/Thomas Aquinus)

Trubus.id -- Gempa berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 menyebabkan tsunami dan kehancuran. Dilaporkan lebih dari 1.700 warga meninggal dunia pada peristiwa tersebut.

Tak lama berselang usai gempa dan tsunami, masyarakat kembali dikejutkan dengan fenomena likuifaksi. Likuifaksi sendiri merupakan kondisi tanah yang kehilangan kekuatannya akibat gempa sehingga daya dukung tanah turun secara mendadak. Likuifaksi mengakibatkan perumahan Balaroa di Palu Barat, Petobo di Palu Selatan lenyap ditelan bumi karena likuifaksi.

Tepat Sembilan bulan, peristiwa naas itu terjadi, Sulawesi Tengah mulai membangun kembali wilayahnya yang hancur akibat dampak gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi.

Berbicara soal bekas rumah warga yang terdampak fenomena likuifaksi, Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah tidak akan mencabut hak perdata masyarakat atas kepemilikan tanah pribadi di bekas likuifaksi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Presly Tampubolon. Dirinya menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada aturan mengatur tentang hal itu, maka masyarakat masih memiliki hak keperdataan atas lahan mereka.

“Belum ada konsep pemerintah mengganti tanah atau pembiayaan ganti rugi tanah masyarakat terlanda bencana baik bekas tsunami maupun likuefaksi, sehingga masyarakat masih memiliki hak,” kata Presly, Jumat (28/6/19) mengutip Antaranews.

Lebih lanjut dikatakan Presly, sepanjang masyarakat memiliki hak keperdataan atas tanah (eks-likuefaksi) meskipun pemerintah menyatakan karena zona merah atau zona rawan bencana tidak boleh dimanfaatkan dalam arti peruntukan hunian.

"Dalam konsep pertanahan ada mazhab kepemilikan, property dan pemanfaatan tanah, berdasarkan hal itu maka pemerintah tidak mencabut atau pun memberi ganti rugi," ujarnya lagi.

Dirinya menuturkan, jika ada kemungkinan zona rawan bencana dapat digunakan kembali, tetapi bukan untuk hunian masyarakat. Pemanfaatan bekas likuefaksi selanjutnya akan diatur dalam revisi tata ruang Kota Palu.

Sebelumnya, pemerintah setempat berencana menjadikan bekas likuefaksi atau kawasan zona merah Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat dan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan yang mengubur hidup-hidup ribuan warga sebagai taman kenangan (memorial park) untuk penanda dan pengingat peristiwa 28 September 2018.

Pasanya Presly mengakui sampai saat ini pemerintah setempat masih fokus menyusun konsep rencana konstruksi pembangunan infrastruktur dan hunian tetap (Huntap) untuk korban gempa, tsunami dan likuefaksi Palu.

"Belum ada penetapan pemerintah menyangkut pemanfaatan kawasan tersebut, apakah nanti untuk kegiatan usaha seperti apa, kami belum tahu. Bukan untuk pemukiman, kita tunggu saja hasil revisi tata ruang nanti," tandasnya. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: