Menko Luhut Fokus Verifikasi 7.509 Pulau Tanpa Nama

TrubusNews
Binsar Marulitua
26 Juni 2019   08:00 WIB

Komentar
Menko Luhut Fokus Verifikasi 7.509 Pulau Tanpa Nama

Tanda verifikasi Pulau Berhala di Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. Satu Pulau Berhala adalah milik Indonesia sedangkan tiga lainnya milik Malaysia. (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan berupaya mengejar verifikasi dan pembakuan 17.509 pulau di Indonesia.

"Verifikasi jumlah pulau kita kejar. Kita coba 17.509 pulau ini bisa kita semua beri nama. Sekarang baru 1.667 pulau (yang diberi nama)," ujarnya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Baca Lainnya : Mangrove Tergerus, 4 Pulau Terluar Indonesia di Riau Terancam Hilang

Menurut Luhut, pembatasan kawasan atau teritorial laut menjadi salah satu fokus pihaknya hingga 2020 mendatang. Ia menyebut selama ini masalah laut belum ditangani secara serius sehingga perlu segera diselesaikan.
 

"Banyak sekali PR-PR yang selama ini mungkin tidak kita lihat, setelah kita buka ternyata harus segera kita selesaikan. Masalah laut ini memang belum pernah kita tangani secara serius. Seperti masalah-masalah batas maritim ini, saya kira sangat penting," katanya.

Luhut menjelaskan pemerintah telah menerbitkan buku putih Kebijakan Kelautan Indonesia yang pertama kali dalam sejarah negara Indonesia.

Pemerintah juga akan mengeluarkan Kebijakan Satu Peta Kemaritiman yang merupakan poin penting dalam upaya menjaga ketahanan potensi maritim nasional.

Kebijakan satu peta kemaritiman itu nantinya akan mengatur soal pipa laut atau kabel di laut yang sekarang masih berantakan dan harus ditata, katanya.

Baca Lainnya : Hadang Kerusakan Meluas, MERA Restorasi Mangrove di Pesisir Jakarta

Dalam rapat bersama Banggar DPR, Kemenko Kemaritiman mengajukan tambahan Rp100 miliar pada pagu indikatif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sehingga total kebutuhan anggaran menjadi Rp344,54 miliar.

Tambahan anggaran diusulkan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman. (ANTARA) 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: