Peneliti Nilai Moratorium Kawasan Hutan Primer dan Gambut Seharusnya Permanen

TrubusNews
Binsar Marulitua
18 Juni 2019   18:00 WIB

Komentar
Peneliti Nilai  Moratorium Kawasan Hutan Primer dan Gambut  Seharusnya Permanen

Petugas penanggulangan kebakaran lahan dan hutan sedang memadamkan api yang terbakar di lahan gambut. (Foto : Dokumentasi KLHK)

Trubus.id -- Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengemukakan pemerintah sebaiknya memberlakukan moratorium untuk kawasan hutan primer dan gambut secara permanen.

Upaya pemberlakuan moratorium ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi kekayaan megabiodiversitas untuk mencegah kepunahan, investasi jangka panjang, pemenuhan komitmen terhadap konvensi perubahan iklim internasional dan meredam konflik antar pihak dengan kepentingan yang berbeda. 

Peneliti CIPS Muhammad Diheim Biru mengatakan, pemberlakuan moratorium ini juga merupakan upaya pemerintah yang jelas untuk menurunkan angka emisi gas rumah kaca yang ditargetkan pada 2030 mendatang sebesar 29%.

Baca Lainnya : Dengan ProKlim, Kalimantan Utara Redam Emisi Gas Rumah Kaca Sebesar 14,19 juta ton CO2eq

Tetapi, target ini dikhawatirkan tidak akan mampu dipenuhi Indonesia kalau stok karbon saat ini masih terhapus perlahan-lahan dan tidak juga terdeteksi.

Terlebih, terdapat studi dari lembaga riset internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia hanya mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 19% di tahun 2030 meskipun sudah mengikuti kebijakan dengan taat untuk menjaganya.

“Hutan primer di Indonesia berkontribusi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati beragam. Sebagai salah satu stok penyimpan karbon terbesar di dunia, keberadaan hutan primer juga merupakan nilai penting bagi kelompok adat tertentu di daerah sekitarnya. Keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya menjadi pemberi jasa terbesar untuk banyak kehidupan di dalamnya termasuk manusia, yaitu udara bersih, pengatur iklim, filter air bersih, penstabilan struktur tanah dan jasa ekosistem lainnya,” jelas Diheim di Jakarta, Selasa (18/6). 

Diheim menambahkan, sebagai penyimpan stok karbon terbesar, hutan primer di Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Apabila ada bagian hutan tersebut yang mati, maka akan banyak unsur karbon yang terlepas ke udara sebagai gas rumah kaca. 

Menurut Bank Dunia, hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi di dunia (peringkat keempat pada tahun 2015). Di tahun yang sama, terjadi kebakaran hebat di lahan gambut Sumatra dan Kalimantan. 

Baca Lainnya : Pemerintah Gelontorkan Rp 13,5 M untuk Ekosistem Karbon Biru

Di sisi lain, nilai intrinsik yang dimiliki oleh hewan dan tanaman tertentu di dalam hutan primer juga bermakna sekali bagi komunitas lokal tertentu dan berpotensi dijadikan sebagai warisan bangsa seperti tanaman Keruing, Ulin dan Kempas. Tanaman-tanaman tersebut endemik terhadap pulau Kalimantan dan Sumatra.

Kawasan gambut di Indonesia juga sangat rentan untuk mengeluarkan gas karbon dengan mudah. Sudah sepatutnya kawasan ini tidak dipergunakan untuk konsesi hutan industri, berkaca pada tahun 2015 yang menjadi dampak buruk bagi ekosistem disekitarnya. Belum lagi kandungan gas metana yang dapat memicu api dengan mudahnya. 

Oleh karena itu, lanjut Dihem, tidak mudah mengelola kawasan gambut, dengan penggunaan tanamannya yang terbatas di komposisi rawa gambut, jaringan tanah yang penuh metana itupun bersambungan dengan lingkungan hutan yang menjadi bahan bakar disekitarnya. Kawasan rentan ini juga beberapa terdapat di dalam kawasan hutan primer.

Hutan primer dan kawasan gambut sudah dicantumkan sebagai kawasan konservasi. Sayangnya, karena bersinggungan dengan izin konsesi lahan, terkadang kawasan ini dapat terkena imbasnya.

Baca Lainnya : Indonesia dan Australia Jajaki Kerjasama Penghitungan Perdagangan Pasar Karbon

"Harus terdapat ketegasan untuk menjaga kawasan konservasi dengan ketat, tidak hanya dengan patroli perbatasan secara manual, tetapi juga dengan teknologi terkini," ucapnya. 

Ia melanjutkan penejalsan bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya diberikan kapasitas dan perangkat monitoring dan evaluasi lahan hutan yang memadai untuk memantau penggunaan lahan kawasan hutan dengan intensif di daerah masing-masing, terutama yang bersangkutan dengan hutan primer mulai dari sekarang.

Seperti penggunaan teknologi pemantauan satelit Global Forest Watch dan sistem pelaporan SMART Patrol yang komprehensif dan mudah di tingkat dinas kabupaten atau kecamatan. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

BPOM Lepas Ekspor Temulawak ke Kamboja

Peristiwa   16 Des 2019 - 10:56 WIB
Bagikan:          

Kenapa Ular Kobra Muncul di Musim Penghujan?

Peristiwa   16 Des 2019 - 11:24 WIB
Bagikan:          
Bagikan: