Perhutanan Sosial di Provinsi Kalbar Capai Luas Tertinggi di Indonesia

TrubusNews
Thomas Aquinus | Followers 2
16 Juni 2019   18:00

Komentar
Perhutanan Sosial di Provinsi Kalbar Capai Luas Tertinggi di Indonesia

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL),  Bambang Supriyanto (Foto : Dok KLHK)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan data terbaru pencapaian hutan sosial di Pulau Kalimantan, dengan porsi terbesar di Kalimantan Barat sebanyak 378.305,05 hektare. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto yang mengatakan angka tersebut merupakan capaian tertinggi dari provinsi yang lain di Indonesia.

Berdasarkan keterangan persnya beberapa waktu lalu, hutan sosial yang berhasil dicapai sampai 11 Juni 2019 untuk Regio Kalimantan adalah seluas 846.164,14 hektare dengan 521 unit Surat Keputusan (SK), dan 83.821 Kepala Keluarga (KK).

Menurutnya, Provinsi Kalimantan Barat mencapai realisasi terbesar yakni 378.305,05 hektare, dengan penerima 131 unit SK, dan 38.847 KK. Peringkat kedua adalah Kalimantan Tengah dengan realisasi hutan sosial sebesar 194.862,61 hektare, dengan 138 unit SK, dan 18.908 KK.

Baca Lainnya : Luas Perhutanan Sosial di Sumbar Masih Bisa Bertambah

Peringkat ketiga adalah Kalimantan Timur sebesar 152.661,28 hektare, penerima 80 unit SK, dengan total 6.382 KK. Disusul Kalimantan Utara dengan realisasi hutan sosial seluas 62.417,91 hektare, 67 unit SK, dan 9.072 KK. Realisasi terkecil adalah Kalimantan Selatan seluas 57.917,29 hektare untuk 105 unit SK bagi 10.612 KK.

Sebagai rincian, skema hutan sosial di Kalbar seluas 278.010 hektare berstatus Hutan Desa (HD), 17.699 hektare berstatus Hutan Kemasyarakatan (HKm), 2.773,41 hektare untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 31.846,05 hektare untuk Hutan Adat (HA), dan 47.976 hektare untuk Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Bambang mencontohkan role model Hutan Sosial di Kalimantan Barat yang dapat dibilang sukses mengelola izin yang diberikan. Salah satunya adalah Hutan Desa (HD) Bentang Pesisir Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya. Izin Hutan Sosial yang diberikan di sini adalah seluas 76.370 Ha dengan subyek gabungan dari 10 desa.

Baca Lainnya : Hingga Mei 2019, Distribusi Lahan Perhutanan Sosial Sudah Lebih dari 3 Juta Hektare

Di HD Bentang Pesisir Padang Tikar, dihasilkan beberapa produk unggulan yang telah mendapat pasar dan off-taker. Sepwrti madu mangrove, madu kelulut, kepiting bakau, udang, arang kelapa, dan briket kelapa. Nilai ekonomis dari produk-produk tersebut juga lumayan tinggi. HD ini dapat memproduksi madu kelulut sebanyak 750 kg perbulan dengan total penjualan senilai 229 juta perbulan dengan harga jual 130 ribu per kemasannya yang seberat 425 gram.

Namun menurut Bambang, masih ada tantangan yang lain yaitu percepatan penyaluran izin Hutan Sosial. Bukan hanya untuk Kalimantan Barat, namun juga seluruh wilayah di Indonesia. 

Sebetulnya, target 12,7 juta Ha Hutan Sosial telah dipenuhi melalui pencadangan areal melalui Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi ketiga. Dalam PIAPS ini, telah dicadangkan areal seluas 13,8 juta Ha.

Baca Lainnya : Realisasi Perhutanan Sosial Baru Tercapai 2,53 Hektare

Strategi KLHK dalam mempercepat pemberian izin Hutan Sosial, Bambang menjelaskan bahwa setelah PIAPS telah didapatkan, selanjutnya adalah jemput bola. "Jadi namanya adalah kerja bareng coaching clinic - jemput bola," terang Bambang.

Bambang melanjutkan, kegiatannya berupa sosialiasi kepada masyarakat mengenai Hutan Sosial. Dilanjutkan dengan coaching clinic bersama pendamping dan masyarakat calon penerima izin. Kemudian melakukan verifikasi administrasi usulan serta verifikasi teknis ke lokasi izin. Hasilnya adalah draft permohonan usulan akses kelola Hutan Sosial dari kelompok tani.

Setelah mendapatkan izin, kelompok usaha perhutanan sosial akan diberikan pendampingan. Pendampingan tersebut diberikan untuk menguatkan kelembagaan, membantu menyusun rencana kerja usaha sesuai potensi dan meningkatkan akses ekonomi berupa pasar, off-taker, maupun modal usaha.

Baca Lainnya : Blusukan ke Hutan Cianjur, Jokowi Kembali Tebar SK Izin Perhutanan Sosial

Pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat melalui Hutan Sosial sudah mencapai seluas 3,09 juta Ha, dengan melibatkan lebih dari 679 ribu Kepala Keluarga atau telah memberi manfaat kepada kurang lebih 2,7 juta jiwa masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Program Hutan Sosial telah memberikan dampak berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik (pada) Agustus 2018 menunjukkan angka pengangguran sebesar 6,9 juta jiwa. Program Hutan Sosial yang telah disalurkan memberikan lapangan pekerjaan baru kepada sekitar 2,7 juta orang yang berada di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hutan Sosial menurunkan angka pengangguran sebesar 39 persen. [NN]

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Fransiska Lie 16 Juni 2019 - 20:41

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: