Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2019 dalam Bayang Kelam Polusi Udara

TrubusNews
Binsar Marulitua
05 Juni 2019   15:00 WIB

Komentar
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2019  dalam Bayang Kelam Polusi Udara

Seorang pekerja pemilah sampah yang masih di bawah umur mendirikan tiang bendera merah putih pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), Bantar Gebang . Organisasi kesehatan dunia (WHO) mencatat 7 juta orang meninggal akibat berbagai macam dampak polusi udara termasuk timbunan sampah (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Polusi udara dan ancaman kesehatan. Dua kata ini telah menjadi momok kelam masyarakat dunia untuk menebar tagar #BeatAirPollution pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni. 

Kenyataan pahit juga harus diterima  DKI Jakarta yang bercokol pada peringkat pertama  kota paling kotor sedunia, jauh meninggalkan Chengdu pada posisi 171, Dubai posisi 166, Santiago pada posisi 159 dan Beijing pada posisi 156.

Indeks Kualitas Udara berdasrkan AirVisual sudah sangat mengkhawatirkan sehingga tidak lagi berwarna merah melainkan  berwarna ungu dengan menunjukkan angka 210. Tahun lalu, Jakarta sudah dinobatkan sebagai kota paling tercemar di Asia, dan Asia adalah benua paling tercemar di antara benua lainnya. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan berdasarkan data organisasi kesehatan dunia (WHO), 7 juta orang meninggal karena polusi udara setiap tahunnya.

Selain itu, di seluruh dunia  tercatat bahwa 9 dari 10 orang terpapar polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor, industri, pertanian dan pembakaran sampah.

Baca Lainnya : Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2019 dalam Bayang Kelam Polusi Udara

"Secara nasional kita menggunakan tema dalam relevansi tersebut, yaitu Biru Langitku, Hijau Bumiku. Tema tersebut merupakan upaya kita untuk mengendalikan polusi udara yang sangat berkaitan dengan upaya untuk menata bumi kita menjadi lebih hijau,” ujar Menteri Siti pada sambutan Hari Lingkungan Hidup, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (5/6).

Menteri Siti menjelaskan, upaya untuk mengendalikan polusi udara sangat berkaitan dengan upaya untuk menata bumi menjadi lebih hijau. Upaya mengurangi polusi udara dari kendaraan bermotor, meperbanyak taman kota, membangun trotoar untuk pejalan kaki, membangun jalur bersepeda seperti Kota Surabaya, Bandung dan kota-kota kota lainnya. 

Di Jakarta, pembangunan fasilitas transportasi umum seperti pembangunan kereta api, busway, Mass Rapid Transport (MRT), Light Rapid Transit (LRT) selain bisa mengurangi polusi udara juga mendorong dibangunnya ruang-ruang publik yang baru dengan konsep pembangunan taman dan fasilitas stasiun yang bersih.  

Baca Lainnya : Polusi Udara di Thailand Semakin Parah, Karhutla dan Kabut Asap Penyebabnya

"Akhirnya mendorong proses perubahan perilaku untuk tidak membuang sampah secara sembarang," tambahnya. 

Selain upaya tersebut, Menteri Siti melanjutkan, pemerintah juga telah mendorong upaya lainnya untuk menekan polusi udara seperti penerapan penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dengan bahan bakar stara standar EURO 4 yang diperluas dengan penggunaan bahan bakar Biodiesel B20. Kemudian diteruskan dengan penerapaan Non Public Service Obligation (PSO).

Selain memberikan kontribusi emisi karbondioksida (CO2) hingga 6 sampai 9 juta ton per tahun dibandingkan dengan solar murni (B0) juga dapat memperbaiki kualitas proses kendaranan bermotor. 

Ia juga memaparkan, secara umum kualitas udara dari tahun 2015-2018 terjadi peningkatan kualitas udara pada 6 provinsi yakni  Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan. Tetapi sorotan polusi udara akibat kendaraan bermotor masih tertuju untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Baca Lainnya : Anak-anak dan Ibu Hamil Kelompok Paling Rentan Terhadap Polusi Udara

Sedangkan pada wilayah Pontianak, Jambi, Palangkaraya, Padang dan Palembang, juga terdapat waktu-waktu tertentu udara tidak sehat karena kebakaran hutan dan lahan.

Sejak tahun 2015, dalam rangka mengatasi polusi udara, KLHK telah membangun sistem pemantauan kualitas udara kontinyu sebanyak 26 stasiun pemantauan dan terhubung dengan 44 stasiun yang sudah ada.

"Sistem pemantauan yang dibangun ini telah dilengkapi dengan sensor pemantauan partikel debu ukuran 2,5 mikrometer yang merupakan partikel berbahaya terhadap sistem pernapasan," tambahnya lagi. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan beberapa kendala pemerintah daerah memiliki ruang terbuka layak. Yakni, minimnya lahan yang dimiliki pemerintah setempat untuk dikembangkan menjadi RTH dan kekurangan dana untuk menambah ruang terbuka.

Baca Lainnya : 90 Persen Penduduk Bumi Menghirup Kontaminasi Polusi Setiap Hari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukan, baru 13 dari 174 kota di Indonesia yang mengikuti Program Kota Hijau dan memiliki porsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 persen atau lebih hingga tahun 2019. 
 
Padahal, ketentuan agar kota memiliki 30 persen RTH sudah diatur sejak 2007 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beleid itu mengatur proporsi RTH pada setiap kota, yakni paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota.

UU Penataan Ruang juga menyebut harus ada minimal 20 persen RTH publik dari luas wilayah kota yang tersedia di masing-masing daerah. Aturan itu membagi RTH ke dalam dua jenis yakni ruang terbuka publik dan privat.

"UU Penataan Ruang telah mengatur agar pemerintah daerah memiliki aturan soal zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah masing-masing. Kementerian PUPR mendorong agar semua Pemkot punya gagasan mengembangkan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan.  Upaya Pemkot menambah RTH dengan membeli lahan serta memelihara lahan terbuka yang sudah ada harus terus dilakukan," jelasnya. [NN]


 

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

LIPI Dorong Pembentukan Desa E-Commerce

Peristiwa   13 Des 2019 - 15:23 WIB
Bagikan: