KPPU Endus Adanya Dugaan Kartel Bawang Putih 

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
22 Mei 2019   18:00

Komentar
KPPU Endus Adanya Dugaan Kartel Bawang Putih 

Komoditas bawang putih (Foto : istimewa)

Trubus.id -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menindaklanjuti pelaporan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) terkait dugaan praktik kartel bawang putih. Sebagai langkah awal, KPPU akan memanggil pelapor untuk meminta klarifikasi atas laporan yang telah disampaikannya. 

"Dalam aduannya, Almisbat mempertanyakan langkah penundaan penerbitan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sehingga diduga menguntungkan beberapa pihak," jelas Komisioner KPPU, Chandra Setiawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5) kemarin. 

Chandra menjelaskan, sebagai langkah awal, Bagian Penegakan Hukum KPPU juga akan menganalisis dan mempelajari data-data yang terkait dengan aduan tersebut.

Baca Lainnya : Ketua KPPU Prediksi, 2019 Kartel Pangan Akan Gerus Daya Beli Masyarakat

"Kalau kartel itu kan pelaku usaha, harus jelas, apakah betul ada nama-nama pelaku usahanya. Karena kalau berkaitan dengan KPPU, objeknya ialah pelaku usaha, bukan pemerintah," ucapnya.

Atas laporan itu, KPPU juga akan memeriksa keterlibatan pihak otoritas dalam dugaan kartel bawang putih tersebut. KPPU akan menelusuri ada-tidaknya pemberian fasilitas ke para pelaku usaha itu.

"Kami harus cek siapa pelaku usaha yang diberikan fasilitas. Ada perjanjian atau tidak. Kalau kartel itu harus ada perjanjian dua atau lebih pelaku usaha untuk menetapkan harga atau mengendalikan produksi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Almisbat, Syaiful Bahari memastikan bahwa pihaknya siap jika KPPU memang ingin mengklarifikasi laporan dugaan kartel bawang putih ini dengan memanggil mereka sebagai pihak pelapor. Syaiful mengutarakan harapannya agar KPPU mengusut penyebab penundaan penerbitan RIPH oleh Kementan dari bulan Februari hingga April 2019 silam.

Baca Lainnya : Harga Melambung Tinggi, Kartel Bawang Putih Masih Berkeliaran di Negeri Ini?

"Sumber masalah ada di RIPH, kenapa ada penundaan dengan RIPH. Ketika RIPH ditunda-tunda kenyataannya masih ada hasil bawang putih tahun 2018 yang ditimbun oleh segelintir importir. Inilah yang kami duga ada persengkongkolan supaya harga yang jatuh di tahun 2018 itu sampai 10 ribu itu, bisa dikerek tinggi-tinggi," katanya.

Almisbat memutuskan melaporkan dugaan kartel ini pada KPPU, lantaran mereka telah sudah mengingatkan pemerintah sejak Februari 2019 tentang perlunya penerbitan RPIH. Masalahnya meski harga bawang putih mulai naik, menurut Syaiful, Kementan bersikukuh tak segera menaikkan RIPH.

Terkait bawang putih, Kementan mengatakan pihaknya berkewajiban menyediakan pasokan bawang putih ke pasar sesuai permintaan masyarakat. Dalam hal ini, Kementan mengeluarkan RIPH karena selama ini mayoritas kebutuhan domestik masih dipasok dari luar negeri.

Sejalan dengan itu, Kementan juga telah telah mengeluarkan peraturan wajib tanam 5 persen dari izin impor kepada setiap perusahaan importir dengan tujuan untuk percepatan swasembada bawang putih. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan: