Hindari Pupuk Palsu, Petani Harus Rutin Konsultasi ke Penyuluh

TrubusNews
Syahroni
18 Mei 2019   08:00 WIB

Komentar
Hindari Pupuk Palsu, Petani Harus Rutin Konsultasi ke Penyuluh

Pupuk palsu. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Belum lama ini, peredaran pupuk dan pestisida palsu sempat marak di beberapa daerah. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (Kementan). Untuk itu, Kementan minta petani untuk konsultasi ke penyuluh agar terhindar dari penggunaan pupuk dan pestisida palsu.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy belum lama ini. Dalam keterangannya kepada media ia mengatakan, konsultasi ini juga perlu dilakukan agar petani tidak mengalami kekhawatiran gagal panen akibat penggunaan pupuk dan pestisida palsu.

“Meskipun oknumnya sudah ada yang diproses hukum, namun petani perlu waspada terhadap pupuk dan pestisida palsu. Kalau tidak bisa mengalami gagal panen,” ujar Sarwo Edhy.

Baca Lainnya : Jangan Salah Beli, Begini Cara Mengenali Obat Pertanian Palsu dan Asli

Menurutnya, beredarnya pupuk palsu yang tidak sesuai dengan standar komponen yang ditetapkan Kementan akan berdampak pada pertumbuhan tanaman. Demikian juga beredarnya pestisida palsu sangat berdampak pada kematian tanaman.

Kasus peredaran pestisida palsu di Brebes belum lama ini, ungkap Sarwo Edhy, saat ini oknumnya sudah ditangkap. Ini merupakan kasus perorangan dengan membuat ramuan sendiri.

“Dampak dari pestisida tersebut menimbulkan kematian pada tanaman. Dan akhirnya banyak petani di Brebes mengalami kerugian,” kata Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy juga menyinggung masalah peredaran pupuk subsidi. Diketahui, masih banyaknya daerah yang menerima pupuk subsidi dengan volume tetap padahal sudah banyak lahan yang beralih fungsi. Menurutnua, ada dua penyebabnya.

Baca Lainnya : Pedagang Pestisida Palsu di Brebes, Edarkan Produknya dari Pintu ke Pintu

“Yaitu dinas belum mengetahui adanya alih fungsi lahan atau di daerah tersebut telah dilaksanakan cetak sawah untuk menutupi lahan yang hilang akibat alih fungsi. Sehingga kebutuhan pupuk di daerah tersebut volumenya tidak berkurang,” jelasnya.

Sarwo Edhy menambahkan, distribusi pupuk tidak ada yang kekurangan atau kelebihan, karena sesuai dengan usulan kebutuhan petani. Usulan ini atas dasar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Begitu juga dengan kasus keterlambatan distribusi pupuk, hal ini mestinya tidak terjadi. Kontrak telah dibuat lebih awal, sehingga distribusi bisa lebih cepat,” tegasnya. [RN]

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: