Hingga Mei 2019, Distribusi Lahan Perhutanan Sosial Sudah Lebih dari 3 Juta Hektare

TrubusNews
Syahroni
14 Mei 2019   22:30 WIB

Komentar
Hingga Mei 2019, Distribusi Lahan Perhutanan Sosial Sudah Lebih dari 3 Juta Hektare

Presiden Joko Widodo mengunjungi salah satu kawasan Perhutanan Sosial. (Foto : Doc/ KLHK)

Trubus.id -- Pemerintah hingga kini masih terus menggenjot pendistribusian lahan perhutanan sosial di berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya, ada peningkatan signifikan meski masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) hasil revisi SK Menteri KLHK Februari 2019 yang tercatat sebanyak 13,8 juta hektare. 

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pendistribusian lahan perhutanan sosial di seluruh penjuru tanah air hingga Mei 2019 sudah mencapai 3,07 juta hektare. Angka ini jauh melonjak dibanding tahun 2017 yang hanya mencapai 529,6 ribu hektare.

"Ada peningkatan siginifikan namun masih jauh dari target. Tantangannya adalah kelengkapan administrasi dari pengusulan sehingga pemerintah bisa mendistribusikan secara benar," terang Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  KLHK, Bambang Supriyanto di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) seperti dilansir dari Antara, Selasa (14/5).

Baca Lainnya : Blusukan ke Hutan Cianjur, Jokowi Kembali Tebar SK Izin Perhutanan Sosial

Bambang menjelaskan, awalnya target alokasi lahan perhutanan sosial secara nasional adalah 12,7 hektare. Namun dalam revisi SK Menteri KLHK terakhir pada Februari 2019, Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) ditambah menjadi 13,8 juta hektare. Bambang menjelaskan, jumlah lahan seluas itu harus didistribusikan dengan benar, subjeknya masyarakat sekitar kawasan hutan, objeknya hutan negara. 

Tak hanya itu, distribusi juga harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Diantaranya, kelompok masyarakat harus membuat proposal, harus ada peta lokasi dan mau dikembangkan seperti apa. Untuk itu, menurutnya pemerintah daerah harus aktif untuk memberikan pendampingan pada masyarakat agar administrasi yang dibutuhkan bisa dipenuhi sesuai mekanismenya.

Baca Lainnya : Setelah Ditawar, Presiden Jokowi Targetkan 3 Juta Hektare Lahan untuk Perhutanan Sosial

Selain itu, peranan lembaga pendamping seperti Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) juga sangat dibutuhkan. Bahkan Bambang menyebutkan, apabila diperlukan jemput bola ke tingkat kecamatan juga harus dilakukan.

Patut diketahui, program perhutanan sosial mulai dilaksanakan pada tahun 2007 silam. Namun hingga tahun 2014, program ini berjalan tersendat. KLHK mencatat, selama periode tersebut, hutan yang terjangkau akses kelola masyarakat hanya seluas 449.104,23 hektare. 

Namun belakangan dalam 4 tahun terakhir, program ini mulai berjalan dengan baik. Buktinya, hasil pendistribusian hingga saat ini sudah mencapai 3,07 hektare dari PIAPS 13,8 juta hektare. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: