Penutupan Data HGU Kelapa Sawit Dinilai Langgengkan Konflik Agraria

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
10 Mei 2019   07:00

Komentar
Penutupan Data HGU Kelapa Sawit Dinilai Langgengkan Konflik Agraria

Kebun sawit (Foto : Pixabay/sarangib)

Trubus.id -- Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) mengemukakan, kebijakan Menko Perekonomian mengeluarkan surat larangan terkait pembukaan informasi data Hak Guna Usaha (HGU) Kebun Kelapa Sawit merupakan langkah mundur Pemerintah. Selain itu, hal tersebut merupakan pembangkangan dari perintah presiden terkait penyelesaian konflik yang disampaikan dalam rapat terbatas pada jumat 3 Mei 2019 lalu.

"Alih2 melaksanakan review izin sebagaimana amanat inpres 8/2018 , belum ada satupun laporan publik terkait ini, yang muncul justru langkah mundur oleh pembantu-pembantu presiden," jelas Direktur Eksekutif Nasional WALHI Nurhidayati di Jakarta, Kamis (9/5).

Nurhidayati menjelaskan, salah satu akar masalah di konflik agraria adalah terkait tumpang tindih HGU perusahaan dan tanah warga. HGU perusahaan berasal dari tanah publik seharusnya bisa diakses sangat mudah oleh publik.

Baca Lainnya : Wapres JK Angkat Isu Diskriminasi Sawit di Belt and Road Forum Beijing

"Kalau informasi soal HGU yang berasal dan publik tidak bisa diakses artinya memang ATR/BPN perlu dievaluasi oleh presiden, dalam kondisi ini presiden perlu bersikap tegas untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dan lingkungan hidup," katanya. 

Selain itu, KPK punya catatan terhadap sektor sawit yang diklaim sebagai sektor strategis nasional ini. Disebutkan bahwa korporasi sawit punya catatan buruk terhadap kepatuhan pajak. Bahkan pda 2014 saat ekspor meningkat pajak dan sektor sawit justru menurun. .

"Klaim bahwa terkait dengan petani kecil mudah sekali dipatahkan, mengingat komoditas ini sangat tergantung korporasi besar, penentuan harga hingga sebagian besar proses produksi dan ekonomi bukan di tangan petani, bahkan pengelolaan dana perkebunan sawit justru juga kembali pada korporasi," ujarnya.

Baca Lainnya : Perbedaan Data Mempersulit Stabilisasi Harga Sawit

Nurhidayati menambahkan, jika berdasrkan data KPK, kebijakan pengelolaan dana perkebunan sawit yang seharusnya digunakan untuk pengembangan perkebunan sawit rakyat malah dialihkan untuk kepentingan pengembangan industri biodiesel berupa program subsidi kepada perusahaan biodiesel, yang didominasi penggunaannya oleh lima korporasi sawit berskala besar, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, Darmex Agro Group, First Resources, dan Louiss Dreyfus Company (LDC).

Padahal Mahkamah Agung sudah memutuskan agar pemerintah membuka data HGU sebagai informasi publik berdasarkan putusan bernomor register 121 K/TUN/2017.

Baca Lainnya : Sawit Masih Jadi Komoditas Ekspor Unggulan ke Eropa

Ia melanjutkan, dengan tidak dibukanya data HGU dikhawatirkan akan menyebabkan beberapa dampak negatif. Di antaranya adalah melanggengkan konflik agraria yang diakibatkan tidak jelasnya data. Kemudian, melegalkan praktik koruptif pada perizinan perkebunan, menimbulkan ketidakpastian hukum dimana MA sudah jelas memutuskan agar data HGU menjadi data publik.

Dalam catatan WALHI setidaknya izin HGU seluas 1.859.932,50 hektar berada di kawasan KHG (kesatuan hidrologis gambut), pada rentang waktu 2017-2018 terjadi peningkatan hotspot (titik panas) dari 346 menjadi 3.427 dan indikasi kebakaran hutan yang meningkat. [NN]
 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: