Ibu Kota Baru, Bebas Bencana dan Kerusakan Lingkungan jadi Kriteria Ideal

TrubusNews
Binsar Marulitua
07 Mei 2019   12:00 WIB

Komentar
Ibu Kota Baru, Bebas Bencana dan Kerusakan Lingkungan jadi Kriteria Ideal

Gambar multi ekposure pemandangan Monumen Nasional (Monas) sebagai simbol Ibu Kota Jakarta pada malam hari. Bappenas Mengemukakan tiga kriteria ideal pemindahan Ibu Kota ke daerah lain, di mana bebas bencana dan pencemaran lingkungan sebagai syarat. (Foto : Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, bahwa salah satu kriteria ideal akan dipilih sebagai ibukota baru adalah bebas bencana. Selain itu Ibu Kota harus berada di tengah wilayah Indonesia

“Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” kata Bambang  di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5).

Selain itu, lokasi ibukota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

Baca Lainnya : Peneliti BMKG Imbau Ibukota Sulteng Pindah

Yang tidak kalah penting, menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi ibukota baru. Pertama ibukota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa.

“Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas,” ujar Bambang.

Baca Lainnya : Masih Wacana Jadi Ibukota Baru, Pengrusakan Alam di Palangkaraya Sudah Dimulai

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas.

“Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko. [NN]
 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Ini 5 Daerah di Jawa Barat dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Peristiwa   11 Agu 2020 - 09:18 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: