Sengkarut Sengketa Lahan, Jokowi Ancam Cabut Izin Konsesi 

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
03 Mei 2019   13:30

Komentar
Sengkarut Sengketa Lahan, Jokowi Ancam Cabut Izin Konsesi 

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5) pagi. (Foto : Dokumentasi Sekretariat Kabinet)

Trubus.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar kasus-kasus sengketa tanah, baik yang melibatkan rakyat dengan swasta, rakyat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun rakyat dengan pemerintah harus segera diselesaikan secepat-cepatnya. Salah satu contoh menurutnya adalah sengketa antara rakyat dengan PTP di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja, hampir di semua Kabupaten kejadian-kejadian ini ada semuanya, dan saya minta ini segera diselesaikan secepat-cepatnya, agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5) pagi.

Jokowi kemudian menyampaikan apabila di tengah konsensi yang diberikan kepada perusahaan swasta atau BUMN terdapat desa atau kampung yang telah berada di lokasi itu selama bertahun-tahun maka konsensi itu juga diberikan kepada masyarakat kampung atau desa.

“Kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya sudah perintahkan ini, cabut seluruh konsesinya tegas-tegas,” tegas Jokowi. 

“Sudah jelas di situ sudah, ini hidup lama di situ malah kalah dengan konsesi baru yang baru saja diberikan,” sambung Presiden.

Jokowi mengakui, langkah-langkah sistematik dalam memperbaiki kebijakan dan tata kelola tanah saat ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Tetapi, karena masalahnya terjadi di hampir semua provinsi, kabupaten dan kota, ia minta agar cara-cara yang sistemik yang tersistem itu bisa menyelesaikan semuanya. 

Kemudian menyangkut implementasi kebijakan satu peta, Presiden memprakirakan  akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Untuk itu,  Jokowi memerintahkan untuk terus melanjutkan program sertifikasi tanah untuk rakyat, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistemtik Lengkap).

“Saya kira dari lima juta, tujuh juta, sembian juta, saya kira kira harapkan nanti di 2024-2025 pensertifikatan di seluruh tanah air ini akan selesai semuanya,” ujar Jokowi.
 

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Cindy Tanaka 03 Mei 2019 - 18:45

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 silahkan kunjungi WWWoKELINCIPOKER99oME

Artikel Terkait

Mentan Amran: Mau Kaya, Jadi Petani!

Astri Sofyanti   Peristiwa
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: