Banjir dan Kerusakan Lingkungan Jakarta jadi Pertimbangan Terbesar Pemindahan Ibu Kota 

TrubusNews
Binsar Marulitua
30 April 2019   18:30 WIB

Komentar
Banjir dan Kerusakan Lingkungan Jakarta jadi Pertimbangan Terbesar Pemindahan Ibu Kota 

Sejumlah anak-anak bermain di jalan raya Grogol,Jakarta Barat yang tergenang banjir pada Minggu, (28/4). Salah satu Faktor pertimbangan terbesar memindahkan Ibu kota negara dari DKI Jakarta adalah masalah banjir dan kerusakan lingkungan. (Foto : Trubus.id / Binsar Marulitua)

Trubus.id --  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan perlunya memindahkan Ibu kota negara dari DKI Jakarta. Salah satu faktor  terbesar pertimbangan tersebut  adalah  masalah banjir. 

"Tidak hanya banjir yang berasal dari hulu, tetapi juga ada penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta, dan kenaikan permukaan air laut di mana 50% wilayah Jakarta itu kategorinya rawan banjir atau memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan," jelas Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (30/4). 

Bambang menjelaskan idealnya sebuah kota besar kerawanan banjirnya bisa minimum 50 tahunan.  Selain itu, penurunan muka air tanah di utara rata-rata 7,5 cm per tahun dan tanah turun sudah mencapai 60 cm pada periode 89-2007 dan akan terus meningkat sampai 120 cm karena pengurasan air tanah. 

"Sedangkan air laut naik rata-rata 4-6 cm karena perubahan iklim," tambahnya. 

Selain itu,  kualitas air sungai di Jakarta 96% tercemar berat, sehingga memiliki  bahaya bencana signifikan untuk human pandemic sebagai akibat dari sanitasi yang buruk.

Atas kondisi di Jakarta itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan pemikiran mengenai ibu kota baru yang merepresentasikan identitas bangsa.

Ia menyebutkan, kota Jakarta sekarang ini dalam sejarah berasal dari Batavia yang dibangun oleh VOC sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan dan perkebunan dan kemudian dikembangkan menjadi pusat pemerintahan dari pemerintahan kolonial Belanda.

“Karenanya kita ingin nantinya ingin punya ibu kota baru. Selain mencerminkan identitas Indonesia juga menjadi kota yang modern, berkelas internasional atau dengan istilah simpelnya smart, green, and beautiful city,” kata Bambang.

Menteri PPN/Kepala Bappenas itu mengusulkan untuk ibu kota baru ini, yang diposisikan nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen (MPR/DPR/DPD), kemudian yudikatif; kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya.

Selanjutnya  pertahanan keamanan; Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

"Adapun fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas itu, tetap akan di Jakarta, misalkan Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)," tambahnya. 

 

BalasTeruskan

   

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: