Pemerintah Siapkan Perpres dan Revisi PP untuk Pengurangan Bahan Kimia Berbahaya

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
24 April 2019   19:56

Komentar
Pemerintah Siapkan  Perpres dan Revisi PP untuk  Pengurangan Bahan Kimia Berbahaya

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Tidak bisa dipungkiri, masyarakat modern di Indonesia masih bergantung dengan berbagai macam produk pemenuh kebutuhan yang mengandung bahan kimia.  Hampir 90 persen bahan kima tersebut didapat secara impor. 

Menyikapi hal tersebut, pemerintah berencana memperketat regulasi melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pengurangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari berbagai macam produk.

"Kami akan undang sektor kementerian terkait, dan menyusun drafnya yang membuat target spesifik. Perpres akan menjadi peta jalan untuk Indonesia mengurangi bahan kimia berbahaya, dan Peraturan Pemerintrah akan direvisi," terang Direktur Pengelolaan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yun Insiani di Jakarta, Rabu (24/4).

Yun Insiani menjelaskan, Peraturan Pemerintah No 74  yang dibuat pada tahun 2001 memuat 10 jenis bahan yang dilarang. Sedangkan bahan kimia dalam Conference of Parties (COP) terdapat penambahan menjadi 16 bahan yang dilarang. Nantinya, PP No 74 tahun 2001 akan direvisi untuk mengakomodir bahan kimia yang tadinya dapat dipakai menjadi terbatas, atau terbatas menjadi dilarang.  

"Artinya kalau nantinya itu tidak dimasukan akan sulit melakukan pengaturan sebagai payung hukum. PP lebih mengutamakan aturan dan penggunaanya, kalo Pepres lebih kepada target dan waktu, jumlah presentase pengurangan bahan kimia dan lain-lain," tambahnya. 

Ia juga menambahkan, sebenarnya Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Stockholm terkait Bahan Pencemar Organik yang Persisten (POPs). 

Kewajiban Pemerintah Indonesia adalah adalah melakukan 'review' dan 'Up date' terhadap pengesahan bahan Pencemar Organik yang Persisten tersebut, untuk kemudian mengajak kementerian dan lembaga lain menentukan status ambang batas bahan kimia.

"Harus ada aturan batas maksimal B3 boleh ada dalam produk, semisal mainan anak ternyata ditemukan bahan berbahaya beracun yang disebut dengan PBDE. Sedangkan untuk mendeteksi bahan kimia berbahaya yang masuk ke Indonesia, kami  belum punya alatnya," tambahnya. 

Dalam Konvensi Stockholm, ditambahkan Yuni Insiani, bahan kimia berbahaya yang termasuk POPs terdiri dari tiga kategori, yaitu pestisida berupa dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT). Kemudian, bahan kimia industri berupa polychlorinated biphenyl (PCB). Selanjutnya, produk lain di antaranya berupa polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) dan polychlorinated dibenzofurans (PCDF).

Berdasarkan monitoring KLHK, bekerja sama dengan pemerintah Jepang, senyawa pestisida berbahaya masih ditemukan di sejumlah daerah misalnya di Kototabang, Sumatra Barat.

Padahal sesuai PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3, bahan kimia DDT telah dilarang dipergunakan. Dalam PP tersebut diatur 10 bahan kimia yang dilarang, 209 bahan yang boleh digunakan, dan 45 bahan yang penggunaannya terbatas.

"Kita akan sampaikan ke Kementerian Pertanian, petani, bahwa itu mungkin masih pakai dan masih diperjualbelikan," ucapnya.

Contoh lainnya, berdasarkan laporan Indonesia yang disampaikan ke Badan PBB UNEP pada 2014, kontaminasi senyawa PCB di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 23.000 ton yang ditemukan pada minyak trafo peralatan listrik, fluida penghantar panas, dan pelumas. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: