Pemegang Izin Usaha Tambang Ditarget Mereklamasi 7.000 Hektare Kawasan Hutan pada 2019

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
24 April 2019   08:00

Komentar
Pemegang Izin Usaha Tambang Ditarget Mereklamasi 7.000 Hektare Kawasan Hutan pada 2019

Tambang, ilustraai (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan lebih dari 7.000 hektar kawasan hutan  selesai di reklamasi  hingga akhir tahun 2019. Sampai tahun 2018, Kewajiban reklamasi paska tambang yang  melekat pada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tercatat seluas  6.950 hektar. 

"Pada tahun 2019 ini diharapkan mencapai lebih dari 7.000 hektar,"  ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial usai menandatangani memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti,Jakarta, Selasa (23/4) kemarin. 

Ego menjelaskan,Kegiatan pertambangan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional termasuk investasi, lapangan pekerjaan sekaligus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara sebesar Rp50 triliun atau 156% dari target tahun 2018 lalu.

Baca Lainnya : KLHK dan KESDM Dorong Pemegang IPPKH Realisasikan Kewajiban Perbaikan Lahan Kritis

Untuk periode 2015-2018, Kementerian ESDM bersama KPK telah menata Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang awalnya mencapai hampir 11.000 kini menjadi 4.335 Izin Usaha Pertambangan Berlisensi Clean and Clear (IUPCNC). 

Kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang melekat pada pemegang IUP Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Paska Tambang dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. 

Kegiatan Paska tambang, ditambahkan Ego,  bertujuan menyelesaikan kegiatan pemulihan lingkungan hidup dan sosial pada saat tambang berakhir dengan fokus utama keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat.

"Kegiatan pertambangan selain memberi manfaat tentu juga membawa dampak terhadap lingkungan sehingga diperlukan upaya untuk meminimalisirnya, misalnya dengan mereklamasi tambang paska kegiatan kegiatan pertambangan. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama. Selain bertujuan mencegah erosi atau mengurangi mengalirnya air limpasan reklamasi untuk menjaga lahan untuk menjadi lebih stabil dan tentunya agar lahan lebih produktif," jelasnya. 

Sementara, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Bambang Hendroyono mengungkapkan reklamasi hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) sebagai upaya rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari Pemulihan DAS.

Baca Lainnya : Lokasi Bekas Tambang jadi Sorotan di Debat Capres Kedua, Masih Ada PR yang Tersisa

Reklamasi hutan wajib dilaksanakan oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada kawasan hutan yang terganggu (on-site), sedangkan kewajiban rehabilitasi DAS merupakan kegiatan penanaman pada lokasi lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang berada di luar areal IPPKH (off-site).

Menurut catatan KLHK terdapat 588 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tambang  di mana baru sebagian kecil yang  melakukan rehabilitasi dan reklamasi. Sampai Maret 2019 pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IPPKH seluas 31.351, 26 hektare (37,75 persen) dari total luas lahan yang telah dibuka seluas 83.467,74 hektare. 

Sedangkan rehabilitasi DAS baru mencapai 50.827,65 ha (18,19 persen) dari total luas rehabilitasi DAS seluas 527.984,32 ha. Untuk pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi baru mencapai 151,82 ha (1,39 persen) dari total luas lahan IPPKH wajib reboisasi kompensasi seluas 10.789,09 ha. [KW]

 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: