KLHK dan KESDM Dorong Pemegang IPPKH Realisasikan Kewajiban Perbaikan Lahan Kritis

TrubusNews
Binsar Marulitua
23 April 2019   20:00 WIB

Komentar
KLHK dan KESDM Dorong Pemegang IPPKH Realisasikan Kewajiban Perbaikan Lahan Kritis

Ilustrasi, lokasi tambang di sekitar DAS Jenebarang, Gowa. (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, 14.006.450 Hektare (Ha) lahan kritis yang terdapat dalam kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia. Dari cakupan luasan  tersebut, terdapat 588 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) tambang,  di mana baru sebagian kecil melakukan rehabilitasi dan reklamasi.   

Untuk mempercepat reklamasi kawasan hutan  dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dari jumlah total luasan tersebut, KLHK bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS 2019 di gedung Manggala Wanabakti,KLHK, Selasa (23/4). Rakornas tersebut menghasilkan nota kesepahaman terkait pengelolaan lingkungan paska kegiatan pertambangan. 

Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya mengatakan, diperlukan upaya percepatan guna mendorong Pemegang IPPKH untuk melaksanakan kewajiban Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS sesuai ketentuan dan tepat waktu. Perlu adanya pendekatan secara KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) lintas sektor dalam rangka pelaksanaan pemulihan DAS.

"Jadi prosesnya mungkin selama ini mereka ajukan penentuan area rehabilitasi tapi kita agak lambat prosesnya. Harapannya pertemuan dengan ESDM ini akan menjadi jalan keluar karena memang izin dari mereka, IPPKH lebih taat ke mereka," ujar Menteri Siti Nurbaya yang dibacakan Sekjen LHK, Bambang Hendroyono di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. 

Baca Lainnya : Lokasi Bekas Tambang jadi Sorotan di Debat Capres Kedua, Masih Ada PR yang Tersisa

Bambang mengatakan, dari sisi ekonomi, kegiatan pertambangan merupakan sektor penyumbang devisa yang cukup besar bagi negara, tetapi di sisi lain kegiatan pertambangan diikuti dengan dampak yang cukup signifikan bagi kondisi alam, antara lain, perubahan landscape/bentang alam; Terjadinya lahan terbuka; Peningkatan erosi dan run-off; terganggunya ekosistem; terganggunya daerah tangkapan air (watershed area).

Berdasarkan catatan KLHK, sampai dengan Maret 2019, pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IPPKH seluas 31.351, 26 hektare (37,75 persen) dari total luas lahan yang telah dibuka seluas 83.467,74 hektare, sedangkan rehabilitasi DAS baru mencapai 50.827,65 ha (18,19 persen) dari total luas rehabilitasi DAS seluas 527.984,32 ha.

"Untuk pelaksanaan reboisasi lahan kompensasi baru mencapai 151,82 ha (1,39 persen) dari total luas lahan IPPKH wajib reboisasi kompensasi seluas 10.789,09 ha," jelas Bambang. 

Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Ida Bagus Putera Prathama mengatakan, beberapa kesulitan untuk pemegang IPPKH melakukan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS akan diatasi bersama dengan telah adanya kesepahaman. Selama ini pemilik PPPKH sudah mengajukan ajukan penentuan area rehabilitasi. 

"Kita agak lambat prosesnya. Harapannya pertemuan dengan ESDM ini akan menjadi jalan keluar karena memang izin dari mereka, IPPKH lebih taat ke mereka," ujar dia.

Soal lokasi rehabilitasi DAS, menurut Putera, terkadang pemegang IPPKH mempunyai preferensi untuk lokasinya. "Masalahnya ya sulit dapat lahan yang aksesnya bagus atau dekat kota," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jendral ESDM, Ego Syahrial mengatakan, kegiatan pertambangan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional termasuk investasi, lapangan pekerjaan sekaligus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara sebesar Rp50 triliun atau 156% dari target tahun 2018 lalu.

Namun kegiatan pertambangan tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan karena itu kegiatan paska tambang untuk memulihkan fungsi hutan harus dilaksanakan. 

Baca Lainnya : Tak Hanya Merusak Lingkungan, Pertambangan di Sumut Ciptakan Dampak Sosial

"Upaya reklamasi harus dilakukan secara serius. Selain bertujuan untuk mencegah erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan, reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif. Sehingga reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelum penambangan," jelas Ego.

Ego menjelaskan, untuk periode 2015-2018, Kementerian ESDM bersama KPK telah menata Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang awalnya mencapai hampir 11.000 kini menjadi 4.335 Izin Usaha Pertambangan Berlisensi Clean and Clear (IUPCNC). Kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang melekat pada pemegang IUP. Selanjutnya wajib menempatkan jaminan dengan tidak menghilangkan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Kegiatan pascatambang, bertujuan menyelesaikan persoalan lingkungan hidup dan sosial pada saat tambang berakhir, dengan fokus utama keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat.

Ego melanjutkan kinerja reklamasi tambang mengalami peningkatan cukup baik dalam lima tahun terakhir.  Luas reklamasi lahan bekas tambang pada 2014 mencapai 6.596 ha dari target 6.500 ha, pada 2015 mencapai 6.732 ha dari target 6.600 ha, pada 2016 mencapai 6.876 ha dari target 6.700 ha, pada 2017 mencapai 6.808 ha dari target 6.800 ha, dan pada 2018 mencapai 6.950 ha dari target 6.900 ha.

Selain itu,  masih ada isu reklamasi yang harus diselesaikan bersama, yakni revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, khususnya substansi penyerapan jaminan reklamasi di kawasan hutan yang akan tumpang tindih dengan jaminan reklamasi di sektor perindustrian. [RN]

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Kementan Ungkap Alasan Harga Pupuk Bersubsidi Naik

Peristiwa   20 Jan 2021 - 09:13 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Masalah Subsidi Pupuk, Begini Solusi Pakar IPB

Peristiwa   19 Jan 2021 - 08:37 WIB
Bagikan: