Hari Bumi, Tuntutan Keadilan Ekologis Menggaung di Titik 0 Kilometer Yogyakarta 

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
23 April 2019   09:00

Komentar
Hari Bumi,  Tuntutan Keadilan Ekologis Menggaung di Titik 0 Kilometer Yogyakarta 

Sejumlah masyarakat Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Muda-Mudi Membumi melakukan 'long march' menuju Tugu Jogja, Senin (22/4). Aksi tersebut sebagai ungkapan protes menuntut keadilan ekologis yang bertepatan dengan peringatan Hari Bumi Sedunia. (Foto : Aliansi Muda-Mudi Membumi, Himawan Kurniadi)

Trubus.id -- Tugu Jogja, Titik Nol Kilometer Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pernah menjadi saksi sejarah perlawanan menggempur pasukan Belanda berpuluh tahun lalu. Dari tempat inilah, suara perlawanan Masyarakat Yogyakarta yang diwakili Aliansi Muda-Mudi Membumi kembali menggaung menuntut keadilan ekologis pada Hari Bumi Sedunia yang selalu diperingati setiap 22 April. 

Aliansi Muda-Mudi Membumi melihat, dinamika gerakan lingkungan perlu lebih banyak memasukkan kajian yang saling terkait dan membongkar pemahaman keliru tentang tanah, air, dan berbagai kandungan mineral sebagai aset dan sumber pendapatan daerah. Pemahaman yang keliru ini telah mendorong proyek-proyek eksploitasi sumber daya alam yang telah merusak lingkungan dan berbagai kehidupan di sekitarnya.

"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif pada gerakan sosial ini untuk meminta Pemerintah Pusat dan DIY mencari solusi dari berbagai masalah lingkungan hidup. Saat ini yang ada malah kemunduran seperti pencabutan moratorium pembangunan izin hotel yang membuat penurunan air tanah dan berkurangnya resapan air," jelas Himawan Kurniadi(32) kordinator aksi  Aliansi Muda-Mudi Membumi, Senin (22/4). 

Himawan menjelaskan, aksi 'long march' yang diikut 300 peserta tidak hanya diikuti oleh pemuda pemudi saja, melainkan para orang tua yang sudah sepuh. 

Jika para pegiat lingkungan di kampung-kota dan desa, pelajar dan mahasiswa, peneliti, seniman, dan seluruh kelas pekerja, telah memiliki kesadaran kolektif tentang kaitan antara kerusakan lingkungan dengan ambisi membangun atau memajukan perekonomian nasional, maka kita baru bisa mengharapkan dampak positif dari upaya melestarikan kehidupan yang selaras dengan alam.

"Data bencana tidak cukup disebut “data bencana alam”, karena 99.08% kejadian yang dicatat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah bencana ekologis,"Tambahnya. 

Dia juga menambahkan, masalah alih fungsi lahan juga sangat terkait dengan modus perampasan yang berujung pada krisis ruang hidup. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat tahun 2014-2018 terdapat 41 orang tewas, 546 orang dianiaya, hingga 51 orang ditembak karena mempertahankan lahan pertanian dan ruang hidup.

Luas konflik tanah sendiri mencapai 807.177 hektare dengan didominasi sektor perkebunan sawit yakni mencapai 591.640 hektare. Lainnya adalah kehutanan 65 ribu hektare, pesisir 54 ribu hektare dan pertambangan 49 ribu hektare. 

Dari data tersebut kita bisa melihat, masalah agraria dan lingkungan timbul karena krisis ekonomi politik, di antaranya karena pemerintah giat membuat kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak negatif pembangunan infrastruktur.

"Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian menyebutkan pada tahun 2016, luas lahan terkonnvensi setiap tahunnnya rata-rata mencapai 96.512 hektare/tahun. Sedangkan analisis konversi lahan sawah  menunjukan laju yang mengkhawatirkan, diperkirakan semua lahan sawah akan berkurang dari 8,1 juta hektare pada tahun dari tahun 2013 menjadi hanya sekitar 6 juta hektare di tahun 2045

Himawan melanjutkan, pada hari Bumi ini meminta solusi Pemerintah Indonesia dan DIY untuk berhenti menjual hak penguasaan dan pengelolaan tanah, air dan berhenti menjual izin pertambangan karena hal-hal ersebut bukanlah komoditas. Pemerintah harus meredakan hasrat membangun infrastruktur dan setia pada prinsip memajukan kehidupan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. 

"Ada banyak pariwisata, kerusakan bentang alam akibat penguasaan tanah, sampah, yang seluruhnya mengakibatkan siklus Bencana Ekologis. Ada masalah pengelolaan sampah dan limbah di seluruh wilayah di Indonesia. ada masalah akibat pertambangan yang berlangsung di dalam dan di atas bumi dan  energi kotor," tuturnya. 

Sedangkan tuntutan kami adalah, ditambahkan Himawan agar Indonesia dan DIY mencabut seluruh tuduhan, batalkan, dan cegah upaya mengkriminalisasi pejuang lingkungan hidup. Mencabut dan membatalkan UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

"Cabut dan batalkan Undang Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menurunkan berbagai produk, di antaranya Peraturan Daerah tentang Pertanahan dan Tata Ruang, yang mengeksploitasi bentang alam dalam wilayah Provinsi DIY," tegasnya 

Ia berharap terinspirasi berbagai gagasan dan tindakan seperti bank sampah, produksi energi bersih dengan panel surya atau pembangkit listrik teknologi mikrohidro, dan berbagai gerakan rakyat yang selalu mengingatkan sesama untuk memulihkan dan berhenti melukai Ibu Bumi. 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: