Menko Darmin Sebut 19,5 Juta Masyarakat Indonesia Berlindung pada Industri Sawit

TrubusNews
Binsar Marulitua | Followers 0
13 April 2019   14:00

Komentar
Menko Darmin Sebut 19,5 Juta Masyarakat Indonesia Berlindung pada Industri Sawit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (Foto : Dok Setkab)

Trubus.id -- Setelah ditolak Uni Eropa, Pemerintah 'putar otak' untuk memperluas pasar komoditas kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di Asia dan Afrika melalui Free Trade Agreement (FTA). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kelangsungan industri sawit yang memberikan perlindungan kepada 19,5 juta petani kelapa sawit. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, gangguan dan diskriminasi kelapa sawit tentunya akan berdampak negatif terhadap program pengentasan kemiskinan dan menghambat pencapaian Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Saat ini, 19,5 juta orang bekerja pada industri ini, termasuk 2,6 juta petani kecil (smallholders farmer).

Baca Lainnya : Menko Darmin Paparkan Hasil Diplomasi tentang Sawit di Brussel

"Industri sawit itu mempekerjakan 19,5 juta orang yang kalau kelapa sawit dihambat, itu pasti terganggu," ujar Darmin di Kantor Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4).

Menko Darmin merinci ada tiga hal yang menjadi sorotan pemerintah untuk melindungi sawit Indonesia. Pertama, faktanya kelapa sawit memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi (8-10 kali) dan penggunaan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan vegetable oils lainnya.

"Kedua, dengan pertumbuhan permintaan vegetable oils yang terus bertumbuh, maka apabila phase-out terhadap kelapa sawit dilakukan, maka justru akan menyebabkan pembukaan lahan baru yang masif untuk produk vegetable oils lainnya," jelasnya.

Baca Lainnya : Sambangi Belgia, Delegasi Indonesia Sampaikan Kekecewaan Diskriminasi Sawit Uni Eropa

Ketiga, penggunaan basis awal tahun 2008 sebagai metodologi penghitungan dari ILUC dilakukan tanpa alasan yang kuat. Penetapan tahun 2008-2015 sangat merugikan kelapa sawit dan menguntungkan vegetable oils lainnya.

Sebagai Informasi, dasar pelarangan masuknya kelapa sawit yang menjadi kebijakan Uni Eropa mengadopsi Delegated Act  yang mengeluarkan minyak sawit (crude palm oil/CPO) dari sumber energiterbarukan karena dinilai berisiko tinggi mendorong deforestasi. [NN]
 

  1


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Cindy Tanaka 13 April 2019 - 21:38

permisi ya mau numpang promosi bo kelinci99 BBM : 2B1E7B84

Artikel Terkait

Bagikan: