Dorong Upaya Budidaya, Luhut Minta Susi Revisi Permen Terkait Jual Beli Benih Lobster

TrubusNews
Syahroni
02 April 2019   23:00 WIB

Komentar
Dorong Upaya Budidaya, Luhut Minta Susi Revisi Permen Terkait Jual Beli Benih Lobster

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merevisi peraturan terkait jual beli benih lobster yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Luhut, upaya ini dilakukan untuk mendorong budidaya benih lobster itu sendiri agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat namun tanpa mengesampingkan kelestarian hewan itu di alam liar.

Hal itu sendiri disampaikan Luhut saat Rapat Koordinasi (rakor) membahas budidaya benih lobster yang dihadiri pejabat KKP yang diwakili Direktur Perbenihan KKP, Coco Kokarkin Soetrisno. 

Baca Lainnya : Benih Lobster Senilai Rp10 Miliar Lebih, Gagal Diselundupkan ke Singapura

Usai rakor, Luhut menjelaskan, ia meminta KKP untuk merubah Pasal 7 dari Permen tersebut. Ia ingin agar ada pengecualian terkait penjualan benih lobster untuk budidaya.

"Ada pasal 7, pasal 7 kan dibilang tidak boleh (menjual benih lobster untuk budidaya). Sehingga disarankan ada perubahan permen itu, diubah pasal itu, dijelaskan bahwa boleh kalau apa (boleh dengan pengecualian), itu harus dicantumkan," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (2/4).

Baca Lainnya : Antisipasi Ekspor Ilegal, Penangkaran Lobster Segera dibangun di Cisolok

Dia menjelaskan selama ini Susi melarang benih lobster dijualbelikan karena khawatir bukannya dibudidayakan tapi justru disalahgunakan. Berdasarkan rakor hari ini, Luhut ingin dilakukan pengecualian, misalnya benih lobster boleh dijual untuk dibudidayakan asal budidaya dilakukan di daerah hotspot alias di tempat sumber penangkapan benih. 

"Iya akan ada, mungkin akan ada (revisi) karena atas rekomendasi semua dari Menko Maritim dan juga semua stakeholder yang hadir pada hari ini disarankan agar pasal 7 itu diubah," ujarnya.

Namun, dia mengatakan internal KKP perlu rapat dulu dengan Menteri KP, Susi Pudjiastuti untuk membahas permintaan perubahan aturan itu. Namun Luhut menekankan, revisi yang diminta untuk dilakukan itu prinsipnya memang untuk masyarakat, tanpa mengeyampingkan kelestariannya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: