Pemerintah Perbolehkan Penggunaan Cantrang Jika Ramah Lingkungan 

TrubusNews
Binsar Marulitua
01 April 2019   14:00 WIB

Komentar
Pemerintah Perbolehkan Penggunaan Cantrang Jika Ramah Lingkungan 

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian terkait potensi pemanfaatan cantrang oleh para nelayan. Pemerintah akan memperbolehkan penggunaan cantrang jika dalam ketentuan tidak berdampak buruk terhadap lingkungan dalam kegiatan penangkapan ikan. 

Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi dengan warga saat menerima perwakilan nelayan dari Lamongan dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Maslakul Huda di Lamongan. Dalam diskusi ini, nelayan meminta agar diperbolehkan mencari ikan menggunakan cantrang.

"Sedang kita evaluasi semua. Cantrang tidak harus mati, tapi jangan sampai merusak lingkungan,” kata Luhut seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Trubus.id Senin (1/4).

Baca Lainnya : Imbas Pengalihan Cantrang, Pabrik Surimi Harus Diversifikasi Bahan Baku

Pada kesempatan itu beberapa nelayan juga mengusulkan agar pemerintah membuat kawasan konservasi di laut sehingga terjadi keseimbangan dan ikan tidak habis. Terkait hal itu, Luhut berjanji akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait pekan depan.

Patut diketahui, cantrang adalah penangkap ikan berbentuk kantong terbuat dari jaring dengan dua panel dan tidak dilengkapi alat pembuka mulut jaring. Jaring cantrang yang ditarik dengan kapal yang bergerak mampu menangkap ikan di dasar perairan. 

Bagi nelayan, menggunakan cantrang memang menguntungkan karena dapat memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak. Selain itu, harga jaring cantrang juga terjangkau ketimbang pukat cincin yang harganya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Akan tetapi, cantrang dianggap tidak ramah lingkungan karena tidak hanya menangkap ikan yang bernilai ekonomis saja, namun biota laut berjenis tangkapan sampingan atau tidak termanfaatkan juga ikut terangkut. 

Baca Lainnya : Menteri Susi: Larangan Cantrang Tak Pernah Dicabut

Ekosistem tempat tumbuhnya jasad renik atau organisme, yang menjadi makanan ikan, bisa terganggu atau rusak akibat penggunaan cantrang. Tak hanya itu, ikan-ikan kecil pun juga ikut tertangkap, sehingga mengganggu keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia.

Hasil kajian WWF-Indonesia menyebutkan hanya sekitar 18-40% hasil tangkapan trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi. Sedangkan, sebanyak 60-82% adalah tangkapan sampingan. Polemik soal alat tangkap ikan laut di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak era Presiden Soeharto.

Pada 1980, para nelayan kecil meminta kapal pukat harimau (trawl) dilarang beroperasi karena dianggap telah merugikan mereka. Soeharto pun mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39/1980 tentang penghapusan jaring trawl yang berlaku mulai 1 Oktober 1980 untuk perairan Laut Jawa. Menyusul, berlaku di Pulau Sumatera mulai 1 Januari 1981. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Ini Proses Penyaluran Dana Desa

Peristiwa   20 Nov 2019 - 12:37 WIB
Bagikan: