Dampak National Sword, Indonesia Bakal Kebanjiran Sampah Plastik Impor

TrubusNews
Astri Sofyanti
26 Mar 2019   20:30 WIB

Komentar
Dampak National Sword, Indonesia Bakal Kebanjiran Sampah Plastik Impor

Sampah plastik (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Adanya kebijakan Dampak National Sword yang dikeluarkan China terkait pembatasan ketat impor sampah plastik masih terus menjadi polemik. Untuk itu, Indonesia pelu mengantisipasi dapak dari kebijakan tersebut.

Sebagai informasi, China menyerap 45,1 persen sampah dunia, tetapi sejak Maret 2018 lalu, China telah mengeluarkan kebijakan membatasi sampah-sampah impor yang masuk ke negara tirai bambu tersebut.

Salah seorang pegiat lingkungan BaliFokus Mochamad Adi Septiono mengungkapkan bahwa sampah-sampah yang dihasilkan oleh negara-negara seperti Amerika biasanya dikirim ke China. Diakuinya, setelah menerapkan kebijakan tersebut, negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam menjadi sasarannya.

Kebijakan pengetatan impor Tiongkok dimulai dengan berlakunya Operation Green Fence yang berjalan pada 2013 selama delapan bulan, dan dilanjutkan dengan notifikasi ke World Trade Organization pada November 2017, hingga secara resmi berlaku dengan nama yang dikenal dengan National Sword.

“Malaysia telah kewalahan menerima sampah impor tersebut oleh sebab itu pada Juli 2018 Pemerintah Malaysia mencabut impor dari 114 perusahaan. Mereka juga memperketat standar impor dan telah menargetkan pelarangan impor sampah plastik pada 2021,” kata Adi di Jakarta, Selasa (26/3).

Dampak dari National Sword China, juga dirasakan Thailand, pada 2018 kenaikan impor sampah plastik dari Amerika sebesar 2.000 persen atau 91,505 ton. Negara tersebut pun menargetkan pelarangan impor sampah plastik.

"Vietnam pun sudah tidak lagi mengeluarkan izin baru untuk impor sampah setelah adanya kontainer yang semakin menumpuk berisikan reja plastik, kertas, serta logam di pelabuhannya," lanjut Adi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan hal yang sama untuk melakukan pembatasan timbunan sampah.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tentang sampah impor yaitu UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan peraturan Kemendag Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang impor limbah non bahan berbahaya dan beracun.

Penasihat BaliFokus Yuyun Ismawati mengatakan, daripada menggunakan limbah impor untuk kebutuhan industri, lebih baik Indonesia mengembangkan sistem yang memampukan dan insentif untuk meningkatkan jumlah daur ulang sampah dalam negeri.

“Indonesia juga perlu melarang penggunaan bahan-bahan B3 sebagai aditif plastik dan saat mendaur ulang plastik,” jelas Yuyun.

Seperti kita ketahui, sampah-sampah plastik mengandung bahan kimia karsinogenik, sampah-sampah plastik ini biasanya didaur ulang dan digunakan kembali untuk membuat mainan anak-anak.

"Akibatnya dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kanker," tegas Yuyun.

  1


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Menkraf Dorong Indonesia Miliki Peta Geospasial Pariwisata

Peristiwa   22 Feb 2020 - 14:25 WIB
Bagikan: