Walhi Sumut Ajukan Banding Atas Putusan Gugatan Izin Lingkungan PLTA Batang Toru

TrubusNews
Syahroni
13 Mar 2019   21:30 WIB

Komentar
Walhi Sumut Ajukan Banding Atas Putusan Gugatan Izin Lingkungan PLTA Batang Toru

Tim kuasa hukum dan direktur eksekutif daerah Walhi Sumut usai mengajukan banding di PTUN Medan, Rabu (13/3). (Foto : Trubus.id/ Reza Perdana)

Trubus.id -- Tim kuasa hukum bersama Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara (Sumut), Dana Prima Tarigan, kembali mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan di Jalan Bunga Raya, Nomor 18, Kelurahan Asam Kumbang, Rabu (13/3).

Dana mengatakan, kedatangan mereka ke PTUN Medan merupakan upaya untuk terus berjuang mendapatkan keadilan lingkungan demi ekosistem satwa dan masyarakat sekitar Batang Toru. Walhi Sumut juga berusaha terus menempuh upaya hukum lainnya agar tetap mendapatkan keadilan lingkungan. 

"Supaya pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan tidak sepantasnya dilanjutkan, karena memiliki dampak," kata Dana, Rabu (13/3).

Diungkapkan Dana, Walhi Sumut juga terus menginformasikan kepada publik terkait rencana pembangunan tersebut, agar Pemerintah Provinsi Sumut memperbaiki tata kelola perizinan.

Baca Lainnya : Gugatan Walhi Sumut Soal Amdal PLTA Batang Toru Ditolak Hakim PTUN Medan

"Juga melakukan sosialisasi dalam penyusunan Amdal, agar informasi itu diberikan sebenar-benarnya terhadap masyarakat," tegasnya. 

Kuasa Hukum Walhi Sumut, Golfrid Siregar menambahkan, ini adalah upaya hukum yang dilakukan. Menurutnya, ada beberapa hal patut dipertimbangan majelis hakim yang keliru, dan hanya melihat dari segi administrasi.

"Namun, gugatan tersebut merupakan gugatan lingkungan hidup," ujarnya.

Menurut Goldfrid, secara administrasi sudah cacat prosedur yang dibuktikan dengan fakta persidangan salah seorang ahli yang namanya di Adendum Amdal Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) Batang Toru dari Kapasitas 500 MW menjadi 510 MW (4x127,5 MW).

Baca Lainnya : Dinilai Ancam Lingkungan, Aktivis Tuntut Pembangunan PLTA Batang Toru Dihentikan

Kemudian, lanjutnya, perubahan lokasi quarry di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara oleh PT. NSHE yang menyampaikan, tidak melakukan kajian dalam Adendum tersebut, dan tanda tangan dalam dokumen bukan tanda tangannya, dan tidak masuk dalam penyusunan Adendum Amdal.

Kedua, lanjut Goldfrid, majelis hakim  keliru menganggap masyarakat Batang Toru yang dihadirkan sebagai saksi tidak relevan dan dikesampingkan terkait dengan konsultasi publik dan sosialisasi. Sangat jelas di dalam Izin disebutkan PLTA Batang Toru, dan bagaimana mungkin masayrakat Batang Toru dikesampingkan. 

"Dalam Izin tersebut ada tiga wilayah kegiatan, Sipirok, Marancar dan Batang Toru. Dengan diajukan banding ini, harapan kami hakim PTUN Medan memeriksa ulang dan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi yang diajukan Walhi Sumut," tandasnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: