Sanksi Pidana Menanti Peternak yang Masih Nekat Potong Sapi Betina Produktif

TrubusNews
Astri Sofyanti | Followers 1
13 Mar 2019   16:00

Komentar
Sanksi Pidana Menanti Peternak yang Masih Nekat Potong Sapi Betina Produktif

Dirjen PKH kementan RI, I Ketut Diarmita. (Foto : Trubus.id/ Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Direktur jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementerian Pertanian (Kementan), I Ketut Diarmita mengungkapkan, kerjasama yang dilakukan Kementan dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terbukti menunjukan dampak yang cukup signifikan terkait penekanan laju pemotongan sapi betina produktif.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS) tercatat penurunan pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebesar 47,10 persen pada periode 2017-2018. Oleh karena itu, Ketut menilai kerjasama dengan Polri perlu diperkuat. 

Diakui Ketut, jumlah pemotongan sapi betina produktif tahun 2017 sebanyak 23.078 ekor. Pada tahun 2018, jumlah ini menurun menjadi 12.209 ekor. Terjadinya penurunan jumlah sapi betina produktif yang dipotong ini mendukung program utama Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting atau UPSUS SIWAB, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan. Seperti diketahui, program ini memacu produksi atau populasi sapi di dalam negeri.

Baca Lainnya : Upsus Siwab Lahirkan Ternak Sapi 2.650.969 Ekor, Kementan Apresiasi Kinerja Petugas Lapang 

“Penurunan pemotongan betina produktif yang signifikan ini sebagai dampak dari masifnya kegiatan pengawasan pelarangan pemotongan betina produktif di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di 17 Provinsi yang menjadi pilot proyek kegiatan sejak tahun 2017,” terang Ketut di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (13/3).

Lebih lanjut dikatakan Ketut, pelaku pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif yang masih nekat melakukan kegiatan ini akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda Rp100-Rp300 juta.

Dijelaskan Ketut, keberhasilan penurunan pemotongan sapi betina produktif ini tentu saja tidak terlepas dari peran dan keterlibatan aktif jajaran kepolisian melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi sampai tingkat lapangan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas.

“Kami sangat mengapresiasi Baharkam dan jajarannya di daerah, telah melakukan pengawasan mulai dari hulu di kelompok ternak, pasar hewan dan check point sampai di hilir di Rumah Potong Hewan atau di tempat pemotongan di luar RPH”, ungkap Ketut.

Baca Lainnya : BBIB Singosari, Kunci Produksi Semen Beku Untuk Keberhasilan Upsus Siwab

Mengapresiasi kinerja Kementan, Kombes Pol Asep Tedy Nurassyah dari Baharkam Polri menyatakan dukungan penuh kegiatan ini dengan segenap kekuatan yang ada sampai di tingkat desa (Bhabinkamtibmas). 

Dirinya mengungkapkan bahwa pelarangan penyembelihan sapi betina produktif telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 18 ayat (4), dimana disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

"Untuk tindakan di lapangan, kita lakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, sedangkan terhadap pelanggaran yang ditemukan akan dilakukan penegakkan hukum sesuai pasal 86 UU No.41 tahun 2014 dengan melihat karakteristik masyarakat yang dihadapi, sehingga masyarakat merasa terbina dan terayomi dengan adanya Polri dan Dinas Peternakan", ungkapnya.

Baca Lainnya : Sapi Wajib Bunting Bikin Mentan Sumringah, Kenapa?

Lanjut Kombes Pol Asep, Polri akan selalu mengedepankan langkah persuasif dengan himbauan pada tahap awal. Para Babinkamtibnas sudah mengimbau ke RPH-RPH seluruh Indonesia. Namun apabila pengelola RPH masih tetap tidak patuh, maka langkah pidana bisa dilakukan oleh kepolisian setempat.

“Kalau seandainya terjadi pelanggaran, dari Polri akan melakukan penindakan, hal ini untuk memberikan memberikan efek jera pada pelaku pemotong betina produktif,” ujarnya menambahkan.

Kombes Pol Asep juga menyampaikan, ada beberapa daerah juga sudah memproses kasus pelanggaran tersebut secara hukum mulai dari surat teguran, membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran lagi dan ada yang sudah sampai ke taraf penyidikan.

"Polri telah mengimbau untuk tidak memotong sapi betina produktif karena bisa mengakibatkan sanksi pidana,” ungkapnya. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: