Hentikan Polemik Impor Pangan, Kemenko Perekonomian: Semua Data Harus Akurat

TrubusNews
Astri Sofyanti
22 Feb 2019   18:00 WIB

Komentar
Hentikan Polemik Impor Pangan, Kemenko Perekonomian: Semua Data Harus Akurat

Ilustrasi (Foto : Doc/ Kementan RI)

Trubus.id -- Kebijakan impor jagung masih menimbulkan polemik di kalangan kementerian/lembaga. Kondisi ini sendiri terjadi lantaran masih simpang siurnya data produksi jagung yang pada akhirnya dikeluarkan keputusan impor untuk memenuhi kebutuhan peternak dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution merespon soal polemik impor jagung sebanyak 50.000 ton hingga 100.000 ton pada akhir 2018 lalu. Polemik ini dipicu adanya klaim produksi jagung yang surplus 13 juta ton tahun ini. Menanggapi kebijakan impor itu, berkali-kali Darmin mengatakan kalau langkah tersebut dilakukan justru atas permintaan Kementerian Pertanian. 

"Rapatnya saja dibuat karena permintaan Menteri Pertanian, surat usulannya juga Menteri Pertanian," tegas Darmin beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya : Jokowi Sebut Impor Jagung Turun Spektakuler, Kementan: Jagung Impor untuk Pakan Ternak

Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akhirnya menggelar diskusi yang mengusung tema “Data Jagung yang Bikin Bingung”, Kamis (21/2) kemarin. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Mugiarso memimpin sendiri forum diskusi tersebut.

“Kemarin kan sudah saya sampaikan, data pangan itu harus akurat sebagai acuan gambaran untuk mengetahui jumlah komoditas pangan. Ini penting untuk pengambilan kebijakan di sektor pangan,” kata Susiwijono di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Diakuinya, data-data yang dikeluarkan satu kementerian/lembaga harus sinkron satu dengan lainnya. Terutama ketika data tersebut dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam Rapat Koordinasi (rakor) pangan yang sering diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca Lainnya : Keterlambatan Antisipasi Kekurangan Jagung Akibat Kesalahan Pendataan 

“Dalam mengambil keputusan di Rakor, kami harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada di sana. Ini tidak mudah, karena pastinya ada perbedaan kepentingan antara produsen dan konsumen bahan pangan tersebut. Sehingga, untuk mencapai kondisi seimbang dibutuhkan data atau neraca pangan yang akurat,” ujarnya.

Susiwijono mengatakan, dalam pengambilan keputusan di lingkungan kementeriannya dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah dalam hal ini harus mempertimbangkan dua hal yakni antara kepentingan produsen dan konsumen.

"Perlu impor atau tidak yang kita jaga kepentingan produsen dan dari sisi konsumen. Ini tidak mudah karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda sehingga keputusan yang diambil harus menjaga balancing. Kalau harga terlalu tinggi akan memberatkan peternak kita dan komponen masyarakat kita juga," ucapnya lagi.

Baca Lainnya : Produksi Jagung Melimpah, Menko Darmin Diminta Lihat Fakta di Lapangan

Sementara itu, Yeka Hendra Fatika, pengamat pertanian dari Pusat Kajian Pertanian dan Advokasi/PATAKA menjabarkan, konsumsi jagung Indonesia sebagian besar untuk industri feedmill. Jumlahnya sebesar 8,5 juta ton. Sementara untuk industri layer jumlahnya sebesar 2,5 juta ton.

Sementara untuk kebutuhan benih dan makanan ternak sebanyak 1 juta ton; dan untuk kebutuhan masyarakat sebesar 6 juta ton, sehingga jika total jumlahnya mencapai 18 juta ton. 

Dengan begitu diakui Hendra, surplus jagung di dalam negeri seharusnya 6 juta ton, dan membutuhkan sebanyak 1678 unit gudang Bulog untuk menampung jagung sebanyak itu. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          

Menteri ESDM: Pemotongan Subsidi LPG 3 Kg Masih Kajian

Peristiwa   18 Jan 2020 - 14:11 WIB
Bagikan: