HPSN 2019, KLHK Percepat Target Gerakan Indonesia Bersih

TrubusNews
Binsar Marulitua
21 Feb 2019   11:10 WIB

Komentar
HPSN 2019, KLHK Percepat Target Gerakan Indonesia Bersih

Rapat Kerja Nasional  Koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan (Foto : Binsar Marulitua/Trubus.id)

Trubus.id -- Momentum Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada tahun 2019 digaungkan dalam peluncuran Gerakan Indonesia Bersih. Mewujudkan target dan capaian tersebut, dilaksanakan Kordinasi lintas kementerian dalam Rapat Kerja Nasional,  Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta 21 Februari 2019.

Rapat Kerja Nasional Koordinasi dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,  Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri KESDM Artjndra Tahar, Menko PMK, Puan Maharani,  Kemendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Bappenas, Bambang Brodjonegoro. 

Menteri Luhut mengharapkan agar gerakan ini menjadi gerakan yang masif dan meminta semua pihak terkait agar bekerja keras. Hal tersebut dikarenakan sampah bisa berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari gerakan ini adalah memastikan langkah-langkah percepatan Gerakan Indonesia Bersih, baik dari kebijakan sektor dan daerah.

Tidak kalah penting, melalui Rakernas ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target nasional upaya pencapaian Gerakan Indonesia Bersih.

"Gerakan Indonesia Bersih bisa diwujudkan melalui peningkatan kerjasama antar sektor dan peningkatan kinerja pemerintah daerah, " jelas Menteri Siti di Gedung Manggala Wanabakti,  KLHK,  Kamis (21/2).

Menteri Siti menambahkan keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017  tentang Kebijakan (Jaktranas) dan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang penangan sampah di laut. 

Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai persampahan antara lain UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) dan Peraturan Presiden nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. 

Pemerintah juga telah menetapkan target untuk sampah dikelola 100% pada tahun 2025, dengan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%. Angka pengurangan sampah sebesar 30% memberikan makna bahwa paradigma pengelolaan sampah memberikan titik tekan pada kebijakan up-stream (hulu), dengan mindset 3R (reduce, reuse, recycle).

Selanjutnya, sebagai amanat dari Perpres nomor 97 Tahun 2017 tersebut, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah paling lama dalam waktu satu tahun sejak ditetapkannya Jakstranas. Setiap daerah perlu membuat perencanaan pengurangan dan penanganan sampah di daerahnya masing-masing.

"Sampai dengan Januari 2019, tercatat baru 308 kabupaten/kota dan 15 Provinsi yang telah menyelesaikan dokumen Jakstrada," jelasnya. 

KLHK juga  menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan HPSN 2019 seperti Clean Up yang diselenggarakan tanggal 24 Februari 2019 di pantai dan sungai di 8 kota  di antaranya Kendal, Tegal,  Brebes,  Pemalang,  batang,  Rembang,  Jepara,  dan Kebumen.

Rangkaian kegiatan lain adalah Temu Karya Bank Sampah, FGD dengan para Champion di Pemerintah Daerah,  Komunitas dan Private Sector,  Lomba Videon/Vlog Citizen Journalism serta Edukasi Melalui Animasi Web Series dan Comis Series. 

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan: